Terkait Cawapres, Golkar Serahkan Sepenuhnya pada Airlangga Hartarto

Rabu, 10 Agustus 2022 05:39 WIB

Share
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (foto: ist)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (foto: ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Tb. Ace Hasan Syadzily memberikan kebebasan penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto terkait dengan penentuan siapa calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden 2024.

“Terkait dengan siapa cawapres yang tepat untuk Pak Airlangga, tentu itu harus dibicarakan lebih lanjut. Namun, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Airlangga untuk menetapkan siapa calon wakil presiden yang paling tepat mendampingi beliau,” kata Ace dalam keterangan resminya, Selasa, 9 Agustus 2022.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengusulkan beberapa nama sebagai cawapres untuk mendampingi Airlangga Hartarto, yakni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan atau Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Seperti yang diutarakan oleh Peneliti BRIN Wasisto Rahardjo Jati yang menyebutkan ada dua nama, yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, punya peluang yang sama untuk diusung sebagai cawapres oleh KIB.

Terkait dengan cawapres pendamping Airlangga, Ace mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Airlangga.

“Yang jelas bahwa secara elektoral harus memiliki akar yang kuat sehingga bisa menambah elektabilitas Pak Airlangga Hartarto begitu,” katanya.

Ace kembali menegaskan bahwa partainya sudah pasti akan memperjuangkan nama Airlangga Hartarto untuk menjadi capres dengan pengusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ia mengatakan bahwa pihaknya tetap memperjuangkan Airlangga Hartarto jadi capres meskipun hingga saat ini KIB masih belum membahas figur-figur sebagai capres dan cawapres karena saat ini tengah fokus pada pembahasan visi dan misi KIB.

“Partai Golkar tentu mengusulkan Pak Airlangga sebagai calon Presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu. Hal ini sudah menjadi keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar 2019. Kami harus mengamankan kebijakan tersebut karena itu merupakan bagian dari tugas organisasi,” ujarnya. (Wanto)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar