ADVERTISEMENT

Gawat, Anggaran Pemilu 2024 Masih Kurang Rp4 Triliun Lebih yang Harusnya Dicairkan Pemerintah

Selasa, 9 Agustus 2022 17:13 WIB

Share
Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum), di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum), di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gawat, Anggaran Pemilu 2024, Masih Kurang 4 Triliun, Dicairkan Pemerintah,

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat berharap pemerintah segera merespon usulan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2022 sesuai dengan prioritas kegiatan KPU dalam pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024.

"KPU berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dapat segera memproses usulan revisi DIPA KPU Tahun 2022," jelas Drajat di Jakarta, Selasa, (9/8/2022).

Sebelumnya, KPU mulanya mengusulkan kebutuhan anggaran Rp 8,06 triliun dalam DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) KPU 2022. Dari jumlah itu, sebesar Rp 2,45 triliun sudah dicairkan pada tahap awal.

Kekurangan Rp 5,6 triliun telah diusulkan kembali pencairannya dan sudah disetujui DPR RI serta dibahas bersama Kemenkeu.

Nyatanya Kemenkeu lewat surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-336/AG/AG.5/2022 pada 26 Juli 2022 baru mencairkan Rp 1,24 triliun, sehingga sampai sekarang baru Rp 3,69 triliun alokasi anggaran 2022 yang diterima KPU.

Masih kurang Rp 4 triliun (tepatnya Rp4,3 trilun) anggaran Pemilu yang semestinya dicairkan pemerintah tahun ini.

Oleh karena itu dirinya berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU yang nantinya digunakan untuk kegiatan dua tahun kedepan.

"Ini untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU di beberapa provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia," ucapnya. (Wanto)
 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT