Ketua Biro Media Sosial Partai Aksi Demokrat Syahredzan Johan mengatakan temuan itu menunjukkan bagaimana pemerintah mendanai troll dan cyber trooper dengan dana dan sumber daya publik untuk kepentingannya sendiri.
“Tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa selain akun dan halaman ini, ada akun dan halaman lain, di berbagai platform media sosial, yang juga melakukan kegiatan serupa.
"Sumber daya publik, termasuk badan-badan yang harus melayani semua warga Malaysia, tidak boleh digunakan untuk tujuan politik seperti ini," katanya dalam sebuah pernyataan, Jumat.
Ini bukan pertama kalinya kepolisian terlibat dalam skandal. Tepat sebelum dia pensiun tahun lalu, mantan kepala polisi Abdul Hamid Bador mengungkapkan bahwa ada "kartel" di kepolisian yang bekerja untuk menggulingkannya sehingga dapat melakukan "pekerjaan kotor" untuk keuntungan pribadinya.
Ini kemudian dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin, yang mengatakan klaim itu tidak pernah terdengar.
Selain "troll farm" di Malaysia, Meta juga menghapus dua jaringan lain yang terlibat dalam operasi serupa, satu jaringan terkait dengan firma hubungan masyarakat di Israel, dan troll farm lainnya di Rusia yang menargetkan wacana global tentang perang di Ukraina. (*/win)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
