Kinerja Kemenhub Dinilai Buruk, INNI Minta Jokowi Tendang Kabinet yang Tak Becus Kerja

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Ikatan Nachoda Niaga Indonesia (INNI) Anthon Sihombing, mengatakan, kinerja Kementerian Perhubungan sekarang ini sangat memprihatinkan sehingga mendesak untuk dievaluasi supaya dampaknya jangan sampai meluas yang akhirnya merugikan masyarakat banyak.

Sebagai tokoh yang berlatar belakang pendidikan dari dunia kelautan (maritim), Anthon Sihombing tidak mengetahui secara jelas apa penyebabnya, apakah karena faktor kinerja Menteri Perhubungan sebelumnya atau karena penempatan jabatan eselon satu dan perekrutan pegawai yang salah kaprah atau salah jurusan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Diberinya contoh, Dirjen Perhubungan Laut masa lalu diangkat, Dirut INKA, yang mengelola perusahaan BUMN, membangun gerbong Kreta Api dan Dirjen Perhubungan Darat diisi pihak Kepolisian.

Karena itu, dikhawatirkannya keamburadulan sebelumnya sangat terasa sampai sekarang ini sehingga sangat perlu diperbaiki.   

"Seharusnya, untuk eselon satu diambil dari internal PNS Perhubungan karena kaderisasi selama ini berjalan dengan baik, walaupun Tol laut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Anthon, Sabtu 23 Juli 2022.

Diberinya, contoh, muatan container Indonesia 95.persen diangkut kapal asing. Padahal Presiden RI sudah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia, meskipun kecelakaan laut dan udara serta transportasi darat sangat menonjol, karena sering terjadi. Sementara dilain pihak, perusahaan pelayaran kita sangat memperihatinkan. 

Anthon mengemukakan, administrator IMO yang berpusat di London adalah Dirjen Perhubungan Laut. Tetapi belakangan tugas dan fungsinya banyak beralih ke Dirjen Perhubungan Darat sehingga menjadi dagelan bagi dunia maritim atau pelayaran. 

Dilain sisi, lulusan Sekolah Tinggi atau Vokasi pelayaran membludak, sehingga tidak diketahui mau kemana mereka bekerja, apalagi kapal-kapal tidak memadai dan perusahaan pelayaran Internasional sangat kurang.

Disebutkannya, jika terdapat 17.000 orang pegawai Direktorat Kelautan bisa dipastikan tidak ada 1. 000 orang yang memiliki ijazah atau keterampilan kelautan.

Makanya, dipertanyakan, mau dikemanakan lulusan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang sebagian besar dibiayai oleh negara tetapi yang menjadi eselon 1 diangkat dari luar lingkup Perhubungan.