JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemprov DKI terus berupaya melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak sebagain upaya pengendalian inflasi.
Selain itu, penggunaan informasi IT untuk pengendalian inflasi di DKI juga sangat penting.
"Ya, selain kerjasama antara daerah, untuk mengendalikan inflasi perlu pula memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, OJK Regional I DKI - Banten, Bulog, dan sebagainya," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Jumat 22 Juli 2022
Ariza biasa disapa mengatakan, inovasi Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan di Jakarta sangat diperlukan.
Hal tersebut mengingat masalah ekonomi daerah dari tahun ke tahun akan bertambah kompleks. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang saat ini membuat harga-harga bahan pangan dan energi di pasar dunia naik.
Lanjut dikatakan Ariza, ssalah satu tugas penting TPID adalah mengupayakan agar harga-harga, khususnya kebutuhan pokok di Jakarta ini terkendali dan stablil. Sehingga daya beli masyarakat Jakarta tetap terjaga.
"Nah daya beli masyarakat ini perlu kita perhatikan, karena adakalanya harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat, namun pendapatan mereka stagnan," tuturnya.
Maka dari itu, kerja sama ini perlu untuk dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga untuk warga Jakarta. Karena, tidak mungkin TPID bisa melakukannya sendiri. Setidaknya perlu adanya koordinasi yang baik, antar daerah untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan.
Untuk itu, ditegaskan Ariza, kolaborasi antar daerah pun harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru yang tepat, antara lain untuk mengetahui potensi surplus, stok pangan, dan lain sebagainya.
"Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD Cluster Pangan sudah banyak melakukan kerja sama antar daerah dengan berbagai daerah lainnya, khususnya beras dan daging perlu ditingkatkan dan dibuat lebih sistematis berdasarkan peta kebutuhan dan potensi suplai sepanjang tahun," ungkapnya. (Aldi)
