JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendukung kebijakan pemerintah menunda pengiriman pekerja Indonesia ke Malaysia.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengantongi banyak bukti perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja Indonesia.
"Kita BP2MI beri dukungan penuh terhadap sikap kementerian luar negeri, sikap kementerian ketenagakerjaan walaupun sebetulnya terlambat ya, karena sikap tegas untuk kita, menunjukkan sikap yang tidak main-main dengan Malaysia sudah lama disuarakan BP2MI," katanya di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Senin (18/7/2022).
Benny mengatakan ada dugaan pelanggaran kesepakatan terkait perlakuan tenaga kerja Indonesia. Malaysia dinilai kerap curang menempatkan pekerja Indonesia.
Hal itu menambah daftar catatan kelam perlakuan yang diterima pekerja Indonesia selama di Malaysia.
"Malaysia, jadi tidak hanya terkait Mou, tidak terkait wan prestasi dan pelanggaran MoU, bisa dibayangkan pekerja-pekerja kita di tahan depo mengalami penghinaan verbal, negara kita dihina secara verbal," kata Benny.
Menurut dia, buruh migran Indonesia kerap mendapat kekerasan hingga harta mereka dirampas. Mereka kerap ditempatkan di sarana-sarana yang tidak layak.
"Harta benda mereka uang gelang kalung emas cincin HP, dirampas di depo-depo Malaysia, belum juga terkait sarana prasarana yang tidak memadai bahkan tidak layak, yang selama ini digunakan pekerja kita di tahanan depo," ungkapnya.
Pihaknya telah lama mengusulkan kepada Kemenlu dan Kemenaker bersikap tegas terhadap Malaysia. Keputusan pemerintah menghentikan pengiriman pekerja saat ini sudah tepat.
"Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, BP2MI mendukung sepenuhnya sikap Kemenaker dan Kemenlu," kata Benny. (Cr02)
.jpg)
.jpg)
