Oleh : Tri Haryanti, Wartawan Poskota
MASYARAKAT khususnya kalangan ibu rumah tangga pengusaha kuliner usaha kecil kembali dibuat 'puyeng'.
Pasalnya, harga kebutuhan sembako belum lagi turun, kini mereka kembali dipusingkan dengan naiknya harga gas elpiji non subsidi.
Seperti diketahui, PT Pertamina menaikkan Harga gas elpiji atau LPG (liquified petroleum gas) mulai Minggu, 10 Juli 2022.
Harga bright gas 5,5 kg menjadi Rp100. 000 dan bright gas elpiji 12 kg menjadi Rp 213.000. Harga tersebut juga berbeda disetiap wilayah.
Bahkan ada masyarakat yang membeli gas elpiji 12 kilogram hingga Rp235. 000.
Sedangkan harga gas elpiji 3 kg masih tetap karena mendapat subsidi pemerintah.
Untuk diketahui, harga isi ulang LPG subsidi 3 kg di tingkat konsumen rata-rata senilai Rp 21 ribu atau Rp 7 ribu per kg yang porsinya sekitar 6% dari total konsumsi LPG nasional.
Kenaikkan harga itu berdampak pada penjualan gas, sebab, para pembeli elpiji 12 kilogram maupun 5,5 kilogram mulai beralih ke gas bersubsidi.
Ini yang harus diantisipasi pemerintah. Karena seperti yang sudah-sudah. Jika gas elpiji non subsidi naik. Maka gas melon 'kerap' mengilang dari pasaran sehingga membuat 'emak-emak' kelimpungan.
Pengecer sering beralasan distribusi dari Pertamina berkurang.
Padahal, faktanya banyak oknum yang mencari keuntungan dari naiknya harga gas. Yaitu dengan memindahkan isi gas melon ke gas non subsidi (tabung 5,5 dan 12 kg), kemudian dijual dengan harga baru.
Seperti terjadi baru-baru ini, Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG yang disubsidi di Kampung Ragas Grenyang Desa Argawanan Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.
Bahkan Polda Jabar juga mengungkap upaya serupa di wilayahnya.
Melihat kondisi ini aparat hukum dan pemerintah harus cepat bertindak.
Aparat hukum harus menindak tegas para 'pemain' gas yang merugikan bahkan membahayakan masyarakat sekitar.
Sedangkan Pemerintah harus segera menambah alokasi subsidi gas melon 3 kilo gram lantaran, banyaknya warga yang beralih ke gas subsidi tetsebut.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, kepada Poskota, mengungkapkan untuk saat ini tidak ada cara lain kecuali tambah alokasi subsidi lpg 3kg.
Melakukan pembatasan elpiji 3 Kg disaat disparitas harga non subsidi terlalu jauh dengan subsidi risiko nya terlalu besar .
Pemerintah saat ini tengah mengkaji penggunaan aplikasi Mypertamina sebagai alat untuk membeli gas bersubsidi, lantaran masih minimnya data yang dimiliki pemerintah.
Masyarakat saat ini berharap, jika memang kenaikkan harga tidak bisa ditinjau kembali, pemerintah bisa menjamin mensuplai gas lancar dan tidak ada kelangkaan gas.
Jangan gas elpiji non subsidi harganya tinggi, sementara yang subsidi juga menghilang.