Kaget Lihat Pemerintah Gercep Cabut Izin ACT, PA 212: PDIP Juga Harus Dibubarkan karena Partai Terkorup, Bekukan Rekening Megawati!

Jumat, 8 Juli 2022 13:10 WIB

Share
Kolase Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto: Diolah dari Google).
Kolase Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto: Diolah dari Google).

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin, kaget melihat pemerintah yang gerak cepat mencabut izin ACT. Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan hal yang sama terhadap PDIP.

Novel mengatakan PDIP merupakan partai terkorup dengan sederet kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Ia mendesak pemerintah juga harus membubarkan partai tersebut.

"Masalah ACT jelas mau menenggelamkan isu para mega skandal korupsi. Bukan ACT yang dibubarkan serta distop izinnya bahkan sampai dibekukan, tapi harus adil dong PDIP partai paling terkorup se-Indonesia harus dibubarkan juga," kata Novel kepada wartawan, Jumat (8/7/2022).

Pemerintah melalui Kementerian Sosial sebelumnya mencabut izin  Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga ACT. Tak hanya itu, pemerintah melalui PPATK juga memblokir 300 rekening ACT karena disinyalir banyak praktik yang menyeleweng.

Menurut Novel, pemerintah juga harus memblokir semua nomor rekening yang berkaitan dengan PDIP dan Megawati. Sebab semua transaksi korupsi pasti melewati rekening-rekening itu.

"Dibekukan semua rekening yang berkaitan dengan PDIP termasuk ketumnya Megawati," kata dia.

Novel menilai kasus ACT ini ada kaitannya dengan kepentingan politik dalam menyongsong pemilu mendatang. Menurutnya, ada pihak yang sengaja ingin dihabisi oleh rezim saat ini karena panik akan menghambat keberhasilan di 2024.

"Lagi lagi muara utama adalah kepentingan politik rezim panik menghadapi 2024 dengan penindasan kepada siapa yang kontra rezim harus dihabisin," ujarnya.

Novel pun menyebut sederet dugaan kasus mega korupsi yang semestinya diungkap dan ditangani oleh pemerintah secara serius. 

Salah satunya adalah terkait kasus korupsi Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Politisi PDIP Juliari Peter Batubara saat dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar