Menurut Bank Sentral, pengiriman uang--sebagai penghasil devisa utama negara --turun dari 2,8 miliar dollar AS (Rp 41,94 triliun) dalam enam bulan pertama tahun 2021 menjadi 1,3 miliar dollar AS (Rp 19,47 triliun) pada periode yang sama tahun ini. Penurunannya 53 persen.
Penurunan terjadi setelah pemerintah tahun lalu memerintahkan konversi wajib mata uang asing. Dikatakan bahwa premi pasar gelap telah menyebabkan orang menimbun mata uang asing.
Sri Lanka telah mendapatkan sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya dari negara tetangga India, yang memberikannya batas kredit. Pemerintah mengatakan juga sedang bernegosiasi dengan pemasok di Rusia dan Malaysia.
Sri Lanka telah menangguhkan pembayaran sekitar 7 miliar dollar AS (Rp 104,81 triliun) pinjaman luar negeri yang jatuh tempo pada 2022, dari total 25 miliar dollar AS (Rp 374,36 triliun) yang akan dilunasi pada 2026. Total utang luar negeri Sri Lanka adalah 51 miliar dollar AS (Rp 763,89 triliun).
Krisis ekonomi telah memicu krisis politik dengan protes anti-pemerintah yang meluas di seluruh negeri. Para pengunjuk rasa telah memblokir jalan-jalan utama untuk menuntut gas dan bahan bakar, dan stasiun televisi menunjukkan orang-orang di beberapa daerah memperebutkan stok terbatas.
Di ibukota, Kolombo, para pengunjuk rasa telah menduduki pintu masuk kantor presiden selama lebih dari dua bulan untuk menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa. Mereka menuduh dia dan keluarganya yang berkuasa, termasuk beberapa saudara kandungnya yang memegang posisi penting di pemerintahan, menjerumuskan negara ke dalam krisis melalui korupsi dan kesalahan aturan.
