Warga Tanah Tinggi Jakpus Tolak Perubahan Nama Jalan, F-PDIP DPRD DKI Minta Anies Dengarkan Arus Bawah: Jangan Paksakan Kehendak!

Sabtu, 2 Juli 2022 09:04 WIB

Share
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo. (foto: poskota/aldi)
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo. (foto: poskota/aldi)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi pergantian nama dengan tokoh Betawi, khsusnya di wilayah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Pasalnya, penolakan perubahan nama jalan yang dilakukan warga Tanah Tinggi merupaka suara rakyat.

"Penolakan warga atas perubahan nama jalan harus dimaknai sebagai suara riil rakyat. Itu aspirasi arus bawah," ujar Rio dalam keterangan tertulis, Jumat (1/7/2022).

"Kita bisa lihat keberpihakan penguasa saat dihadapkan dengan harapan rakyatnya, berani mengevaluasi diri atau memaksa kehendaknya demi popularitas semata?," tambahnya.

 

Maka dari itu, Legislator Kebon Sirih ini akan tetap terus mengkritik soal kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI yang merubah 22 nama jalan dengan tokoh Betawi. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kebijakan tanpa perencanaan.

"Ini membuktikan bahwa kebijakan yang lahir pada era Gubernur Anies adalah kebijakan tambal sulam, tanpa perencanaan, tanpa kajian, dan muaranya hanya demi pencitaan," tegas Rio.

Lanjut, dikatakan Rio, penolakan warga bukan hanya soal mengurus dokumen. Tapi juga soal-soal lain di luar soal administrasi.

"Lebih daripada itu, tentang aspek sosiologis, antropologis, karena mengubah nama wilayah artinya mencabut daerah tersebut dari kultur dan sosialnya. Masa seorang Anies tidak faham dengan hal ini," sindir Rio.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini juga menjelaskan, bahwa nama yang di tempelkan di Tanah Tinggi itu bukan merupakan tokoh yang mewakilkan Tanah Tinggi.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar