"Tujuan digitalisasi itu kan sudah jelas agar Pertamina punya data akurat dan transparan." sambungnya.
Menurut Mitha, jika penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada.
Karenanya, tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite.
Selanjutnya, terkait dengan akar masalah yang kedua, yakni soal pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah BPH Migas.
"Pertamina hanya menjalankan penugasan untuk mengadakan dan menyalurkan BBM bersubsidi hingga ke daerah terpencil," ucap Mitha.
"Berarti, selama ini BPH sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan, tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, " katanya lagi.
Adapun yang memutuskan kuota BBM untuk tiap daerah adalah BPH Migas. Ia pun mempertanyakan mengapa BPH Migas tidak bisa mengawasinya.
"Sejatinya mereka harus bertugas sesuai tupoksinya. Dari setiap liter BBM yang dibeli konsumen, itu ada fee yang didapat BPH Migas," tutur Mitha.
"Berarti selama ini masyarakat selalu bayar fee ke BPH Migas dari tiap liter pembelian BBM tapi kok BPH Migas enak sekali kerjanya, karena berarti fee yang kita bayarkan sia-sia," lanjutnya.
Lebih lanjut, Mitha mengungkapkan solusi untuk mengatasi permasalahan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Pertama, maksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Sebab, sudah lebih dari 90 persen SPBU yang dipasangkan alat digitaliasasi di seluruh Indonesia, tapi tidak dijalankan dengan baik.
"Jangankan di Jakarta, di Jateng, Jatim, Sumatera itu banyak temuan digitalisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu saja dibetulkan pelaksanaannya," kata Mitha.
.jpg)
.jpeg)
.png)
.png)
