Implementasi Polri Presisi

Oleh: Hj. Irdawati, Wartawan Poskota

KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) tepat berusia 76 tahun, Jumat 1 Juli 2022. Usia yang cukup matang bagi perjalanan sebuah lembaga penegak hukum. Dalam sejarah panjangnya, Polri mereformasi diri setelah lepas dari doktrin militer ketika masih berada di tubuh ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Setelah mandiri, Polri mencanangkan Grand Strategi Polri 2005-2025 yang harus dijalankan oleh kepolisian siapa pun Kapolri yang menjabat. Ada tiga tahapan yang harus dijalankan. Pertama,Trust Building atau membangun kepercayaan publik (2005-2010). 

Kedua, Partnership Building atau membangun kerjasama (2011–2015). Ketiga, Service for Exellence atau membangun pelayanan publik yang unggul (2016– 2025).

Dua tahapan sudah dijalankan oleh Polri. Pada tahapan Trust Building, sejumlah survey menyebutkan kepercayaan publik terhadap kepolisian terus meningkat jika dibanding pada era 15 tahun silam. Polisi lebih humanis dan lebih terbuka. Dalam hal partnership building, kerjasama kepolisian baik dengan komponen masyarakat, lembaga, swasta, nasional maupun regional juga dinilai banyak kemajuan.

Kini Polri memasuki tahap ketiga grand strategi menuju 2025, yakni membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice polri, profesionalisme SDM (sumber daya manusia). Di bawah kendali Kapolri Jenderal Listyo Sigit, kepolisian mengusung slogan ‘Polri Presisi’ yakni Prediktif Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Tantangan ke depan, SDM kepolisian harus profesional, kredibel dan akuntabel. Karena persoalan yang dihadapi di tengah tantangan teknologi, politik, sosial dan lainnya juga semakin beragam dan rumit. Terlebih kini kita sudah memasuki tahun politik.

Tugas yang dihadapi Polri kian bertambah. Kita tidak bisa menutup mata, bahwa Polri kerap disorot publik ketika menangani kasus hukum bernuansa politis. Kepolisian dinilai masih berat sebelah ketika menangani kasus bernuansa politik, atau yang berkaitan dengan eksekutif. Ini tantangan kepolisian di tahun-tahun politik menghadapi Pemilu 2024.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian harus bisa menjadi wasit yang obyektif di arena pertarungan. Sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, polisi juga wajib memberi keadilan dan menciptakan suasana tenteram. Polri Presisi harus dimplementasikan dengan wujud nyata. Kepolisian juga harus terbuka menerima kritik.

Karena kritik membangun, adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap Polri. Ekspektasi publik begitu besar terhadap kepolisian. Tema HUT ke-76 Bhayangkara tahun ini, yaitu ‘Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh Indonesia tumbuh’. Implementasi nyata Polri Presisi kini ditunggu publik. Selamat HUT Polri, jaya selalu.**