Pernyataan PB PMII tersebut berkaitan dengan proses seleksi Anggota BPK yang saat ini sedang berlangsung di DPD RI. Organisasi mahasiswa yang menginduk ke Nahdlatul Ulama ini menilai dalam seleksi Anggota BPK untuk menggantikan almarhum Harry Azhar Azis juga diduga menonjolkan sosok mantan politisi.
Dari Golkar ada tiga nama, yakni Ahmadi Noor Supit, Izhari Mawardi, dan Abdul Rahman Farizi. Politisi lainnya adalah Wahyu Sanjaya dari Partai Demokrat.
Lima nama lainnya adalah Nugroho Agung Wijoyo (Kemenkeu), Rachmat Manggala Purba (konsultan), Tjipta Purwita (Mantan Dirut Inhutani II, Dori Santosa (BPK), Erryl Prima Putera Agoes (Kejagung).
"Kami dari PB PMII mendesak DPR dalam pemilihan anggota BPK benar-benar objektif. Jangan lagi BPK diisi oleh mantan politisi. PB PMII akan mengawasi proses seleksi ini, termasuk adanya dugaan suap dan politik uang untuk menjadikan seseorang lolos jadi Anggota BPK,” tegas Tabah.
Ia menambahkan, PB PMII mengajak masyarakat menyelamatkan BPK sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi.
“Alangkah baiknya, BPK diisi oleh orang-orang non partai atau orang-orang profesional yang memiliki rekam jejang yang jelas. Selama BPK RI ini diisi oleh orang-orang partai kami tidak akan percaya dengan kinerja mereka. Dan hari ini BPK RI harus dilakukan revolusi, jangan sampai negara ini diisi oleh orang-orang korup yang selalu dilindungi oleh BPK RI," pungkasnya.(*)
