Obrolan Warteg: Hak Prerogatif Cari Pasangan

“BRO, lo paham nggak soal hak prerogatif?,” tanya Yudi kepada sohibnya di sela “maksi” di warteg langganannya.

“Itu hak istimewa seseorang karena kedudukannya, status dan jabatannya. Presiden misalnya mempunyai hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan para menterinya,” jawab mas Bro.

“Dalam dunia bisnis seperti CEO juga ada hak prerogatif. Di dunia politik, ketua umum partai juga punya hak prerogatif,” tambah Heri.

“Iya gue paham, hak prerogatif menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2024 seperti dimiliki Ketua Umum PDIP, Megawati,” kata mas Bro.

“Tidak hanya PDIP, parpol lain sepertinya begitu. Hanya saja pola dan mekanismenya bisa saja berbeda-beda,” kata Yudi lagi.

“Tapi Partai Nasdem pengajuan bakal capres dan cawapres merupakan keputusan Rakernas. Suara terbanyak dari usulan dari masing-masing DPD,” kata Heri.

“Iya juga. Masing-masing parpol punya selera dan gaya dalam menetapkan pasangan capres-cawapresnya,” kata Yudi. “Bahwa kemudian pasangan yang ditetapkan itu sesuai selera dan kehendak rakyat, itu soal lain. Suara rakyat yang akan menentukan siapa presiden ke depan.”

“Kalau begitu rakyat juga punya hak prerogatif dalam menentukan pilihan dong,” tanya Heri.

“ Ya hak memilih sesuai dengan hati nuraninya. Sesuai dengan kehendaknya. Bebas dan rahasia. Bebas menentukan pilihan dan orang lain tidak boleh tahu apa yang menjadi pilihan kita,” kata Yudi.

“Nggak boleh ngintip ya mas?,” Ayu Bahari, pemilik warteg ikut nimbrung.