JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kepulauan Seribu merupakan satu-satunya kabupaten administrasi yang ada di DKI Jakarta. Namun, Kepulauan Seribu masih berada jauh dari kemajuan bila dibanding lima wilayah administrasi lainnya.
Di HUT Jakarta yang ke-495, Forum Mahasiswa Kepulauan Seribu pun menuntut kesetaraan. Forum Mahasiswa pun memaparkan sejumlah permasalahan yang ada di Kepulauan Seribu dari transportasi, SDM, dan infrastruktur yang masih jauh tertinggal dari lima wilayah administrasi lainnya.
Ketua Umum Forum Mahasiswa Kepulauan Seribu, Fithri Farhana, mengungkapkan, masyarakat Kepulauan Seribu belum mendapatkan transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan mudah untuk dinikmati semua kalangan.
"Jika di daratan Jakarta bisa menikmati layanan Transjakarta dengan biaya Rp3.500 untuk berkeliling Jakarta, di Kepulauan Seribu tidak ada moda transportasi yang semurah itu. Untuk ke kota, masyarakat Kepulauan Seribu harus mengeluarkan uang sebesar Rp50 ribu - Rp120 ribu," kata Fithri dalam keterangannya, Rabu 22 Juni 2022.
"Bahkan jika masyarakat Kepulauan Seribu ingin ke pusat kabupaten, mereka harus mengocek mulai dari Rp150 ribu - Rp300 ribu untuk menyewa," lanjutnya.
Fithri melanjutkan, untuk pengembangan pemuda dan SDM juga masih jauh tertinggal dibandingkan lima wilayah kota lain di Jakarta.
Jika di wilayah lain memiliki Suku Dinas Pemuda guna meningkatkan dan mengembangkan potensi kaum mudanya, di Kepulauan Seribu justru bagaikan anak yang ditelantarkan orang tuanya.
"Jika dilihat dari segi kapasitas kecerdasan, masyarakat Kepulauan Seribu tak kalah cerdas dengan masyarakat kota Jakarta lainnya. Apalagi anak pulau selalu makan ikan segar setiap harinya, tentu sangat mampu bersaing dengan anak-anak kota," sambung Fithri.
Kemudian terkait masalah infratstruktur, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Kepulauan Seribu tidak memperhatikan kebermanfaatan dan kemudahan bagi masyarakat.
Seperti contoh pembangunan Dermaga Pulau Untung Jawa yang tidak ramah bagi kaum disabilitas dan lansia.
"Intinya pemerintah harus memperjuangkan hak dan kebutuhan masyarakat pulau agar setara dengan masyarakat yang ada di kota. Kepulauan Seribu itu masih bagian dari Jakarta, pemerintah jangan inklusif dengan masyarakat," pungkasnya. (*)
