UAS Bolehkan Pemuka Agama Dukung Paslon Tertentu, Guntur Romli: UAS Itu Penceramah yang Nyambi Jadi Buzzer!

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Guntur Romli, menyindir ucapan Ustaz Abdul Somad (UAS) yang membolehkan pemuka agama mendukung pasangan calon (paslon) tertentu dalam sebuah pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan UAS dalam sebuah acara silaturahmi nasional dan musyawarah nasional Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI).

Guntur Romli menilai ucapan UAS itu mengindikasikan dia merupakan pemuka agama yang mudah mengekor dengan calon penguasa tertentu. Hal itu terjalin sebab antara kedua belah pihak saling mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok bila paslon yang didukung nantinya memperoleh kemenangan.

“Buzzer politik yg berkedok penceramah agama, atau penceramah agama yg nyambi buzzer politik?,” ujar Guntur Romli lewat Twitternya @GunRomli, dikutip Senin (20/6/2022). 

Menurut Guntur Romli, penceramah model UAS ini memang harus dilawan, keberadaan mereka menjadi ancaman tersendiri jika terus dibiarkan, sebab kerap mencampuradukkan urusan agama dengan politik. Agama dipolitisasi untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

“Cara2 Somad itu harus dilawan krn melakukan politisasi agama. Kalau dia mau ceramah agama saja ya silahkan tapi kalau ceramah2 agama sambil jadi buzzer politik, atau dia sudah jadi buzzer politik tp kedok ceramah agama, ya harus dibongkar kedoknya. Jgn sampe banyak yg ketipu,” tuturnya. 

Diketahui, UAS mengatakan tokoh agama memang sah - sah saja terlibat dalam hajatan politik, mereka boleh memberikan dukungan secara terbuka kepada calon tertentu sebagaimana yang dilakukan Syekh Abdurrauf As-Singkili yang merupakan mufti dari Kerajaan Aceh dan Syekh Muhammad Arsyad yang merupakan mufti Kerajaan Banjar.

"Bedanya mereka mewarnai kekuasaan, bukan mereka diwarnai oleh kekuasaan. Yang dikhawatirkan adalah kita diwarnai oleh kekuasaan," ungkap dia.

Pada kesempatan itu, UAS juga menyinggung kontrak politik yang ia sepakati dengan sejumlah Gubernur hingga Wali Kota di Indonesia. Dia mengatakan, kontrak politik yang ia sepakati dengan Gubernur dan Wali Kota yang dukung itu berupa perjanjian untuk membangun berbagai fasilitas untuk umat Islam jika calon yang didukung menang dalam pemilihan. 

"Kalau yang kita dukung ini jadi wali kota atau gubernur, tentu ada kontrak politik. Setelah terpilih, dia membangun sekolah tahfidz Alquran  rumah Alquran, salat berjemaah wajib, lalu Baznas dihidupkan," katanya.(*)