"Dari delapan RT berikut RW itu kurang lebih Rp18,5 juta satu bulannya. Biasanya dana itu untuk memperbaiki lingkungan. Misalnya beli lampu, perbaikan jalan, ATK, dan lain-lain," ungkap Tanzil.
Hanya saja, selama enam bulan terakhir dana operasional tersebut sama sekali tak diterima pengurus RT-RW setempat meski penyalurannya lancar selama tahun 2021.
Tanzil dan pengurus RW sudah berupaya mengirimkan surat ke pihak memerintahan, hingga sampai Pemprov DKI Jakarta terkait masalah ini.
Akhirnya, pada Rabu (15/6/2022) lalu para pengurus RT-RW setempat beserta jajaran Kelurahan Pademangan Barat dipanggil rapat di Balai Kota soal dana operasional yang tak kunjung cair.
"Setelah dirapatkan, Lurah bilang uangnya udah disetorkan balik ke pihak pemerintah, cuman menurut pihak Tapem (Tata Pemerintahan) DKI Jakarta harusnya dana itu menjadi hak RT dan RW setempat biar pun kondisinya masih plt," ucap Tanzil.
Tanzil menambahkan, pengurus RW sebenarnya sudah meminta kejelasan dari pihak kelurahan terkait hal ini, namun pihak kelurahan beberapa waktu lalu menyatakan dana operasional tidak dicairkan karena belum ada pemilihan ketua RW baru di wilayah setempat.
Alhasil, masing-masing pengurus RW harus rela merogoh uang pribadi untuk urusan pemeliharaan fasilitas.
"Pelayanan tetap berjalan seperti biasa, namun kendalanya untuk beli lampu semuanya pake uang pribadi. Beli ATK kita pakai uang pribadi, dan itu sudah kita layangkan juga di surat, namun tidak ditanggapi," kata Tanzil.
Sementara itu, awak media sudah berupaya mengonfirmasi Lurah Pademangan Barat Sugiharto Timbo terkait masalah ini.
Setelah beberapa kali dihubungi melalui telepon maupun pesan singkat hingga berita ini diturunkan, Lurah tak kunjung menjawab. (CR06)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
