Dia menjelaskan, dalam aksi demonstrasi kali ini, pihaknya bakal membawa sejumlah tuntutan, di antaranya menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), Menolak UU Omnibus Law dan juga UU Cipta Kerja.
Lebih lanjut, aksi demonstrasi kali ini juga akan menyuarakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan penolakan terhadap liberalisasi pertanian melalui WTO, serta masa kampanye yang hanya 75 hari, seharusnya sembilan bulan sesuai dengan UU. (pandi)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
