JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada bulan April 2022 menurun, tercatat sebesar 409,5 miliar Dollar AS.
Nominal tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar Rp 412,1 miliar dolar AS.
"Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy)," kata Erwin dikutip dalam keterangannya, Rabu 15 Juni 2022.
Ia mengatakan, ULN Pemerintah pada bulan April 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar Rp 190,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar Rp 196,2 miliar dolar AS.
Selain itu, Erwin berujar secara tahunan pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4 persen (yoy).
"Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global," tambahnya.
Erwin juga mengatakan Komponen pinjaman turut mengalami penurunan secara neto, seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibanding penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.
"Penarikan ULN yang dilakukan di bulan April 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ujar dia.
Sementara itu, Erwin menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,96 persen dari total ULN Pemerintah," pungkasnya.
Adapun dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen). (nitis)
