Tetap Ngotot Minta Digelar Interpelasi, PDIP dan PSI Dinilai Belum Bisa Menerima Kenyataan Formula E Berjalan Sukses

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco menyebut, Fraksi PDIP dan PSI belum bisa menerima kenyataan atas sukses GubernurAnies Baswedan menggelar Formula E.. 

Pasalnya, dua fraksi itu, PDIP dan PSI tetap ngotot minta digelar interpelasi Formula E meski ajang balap itu sudah sukses dan berjalan lancar. 

"Ajang Formula E kan sudah selesai. Semuanya, Ajang Formula E berjalan lancar dan sukses. Kalau PSI dan PDIP tetap minta interpelasi Formula E dilanjutkan, artinya mereka belum bisa menerima kenyataan," sindir Baco saat ditemui Poskota co.id, Jumat (10/6/2022).

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta itu lantas meminta rekannya di Fraksi PDIP dan PSI untuk lebih objektif.

"Mengakui keberhasilan orang akan lebih baik dari pada hanya mencari kekurangannya. Manusia tidak ada yang sempurna," kata Baco.

Baco pun menilai cara yang dilakukan PDIP dan PSI untuk terus mendorong jalan interpelasi bisa merusak tatanan hidup bernegara.

"Kalau cara-cara begini dipelihara rusak negara ini," tandasnya.

Untuk itu, Baco pun meminta para koleganya dari Fraksi PDIP dan PSI tersebut bisa menunjukan sikap negarawan dan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Tunjukan dong sikap negarawan yang baik kepada masyarakat, tidak boleh fanatik dan membabi buta seperti itu," ucapnya.  

"Bersikap objektif dan menentramkan masyarakat lebih baik. Jangan buat gaduh dan tidak perlu saling menghujat dan sebagainya," pungkas Baco menambahkan.

Diketahui, sebelum perhelatan Formula E berlangsung, Fraksi PDIP dan PSI mengusulkan hak interpelasi. 
Tercatat ada 33 orang anggota dewan dari Fraksi PDIP dan PSI yang sepakat dilakukannya interpelasi Formula E. 

Sementara itu, tujuh Fraksi bersama empat pimpinan dewan sejak awal tegas menolak interpelasi Formula E. Tujuh Fraksi tersebut adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. (CR01)