Saat ditanya kembali apakah kebijakan pemerintah pusat tentang penghapusan tenaga honorer membebani Pemda Pandeglang.
Ramadhani kembali mengaku, jika bantuan anggaran dati pemerintah pusat ditambah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan bantuan anggaran lainnya tidak jadi masalah.
"Cuman kan masalahnya anggaran di kita nya yang tidak cukup. Sehingga honorer tidak akan tercover semua, baik diangkat jadi PPPK begitupun sistem outsourcing," tuturnya.
Sementara, salah seorang pegawai honorer di Pandeglang, Lijar berharap, ada solusi terbaik dari pemerintah dengan dihapusnya pegawai honorer tersebut. Karena jika tidak ada solusi, otomatis akan kehilangan pekerjaan.
"Kami berharap ada solusi terbaik, supaya kami tidak jadi pengangguran nantinya. Jika kami kehilangan pekerjaan, maka kami juga akan kehilangan penghasilan," keluhnya. (Samsul Fatoni).