JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kasus maraknya pembiaran bangunan bermasalah di Jakarta, jadi masalah serius bagi Pemprov DKI. Gubernur Anies dan anak buahnya pun, diminta segera bertindak.
Solidaritas Korban Pelanggaran Lingkungan Hidup (Sokopel) pun menyebutkan, pembiaran tersebut sudah sangat merugikan masyarakat. Mengingat, ada hak-hak masayarakat di dekat lingkungan ikut terampas.
"Sebagaimana halnya kasus banguanan di Komlplek Jerman, Pesanggerahan, dimana ada bangunan jelas-jelas melakukan pelanggaran hingga hak-hak warga di lingkungan terampas," ucap Ketua Umum Sokopel, Iskandar Sutadisastra, Kamis (2/5/2022).
Iskandar pun mempertanyakan alasan kenapa aparat Pemkot Jaksel terkait tidak menindak tegas pengembang kluster, padahal warga sudah mengadukan persoalan tersebut.
“Apa alasannya, dari data yang kami dapat sangat jelas sekali pengembang kluster itu melakukan pelanggaran dan membohongi warga supaya mendapat izin untuk membangun kluster tersebut. Pemkot Jaksel tidak boleh bersikap seakan-akan menutup mata dan telinga,” ujarnya.
Kata Iskandar lagi, dalam waktu dekat SoKoPeL akan menemui pihak-pihak berwenang terkait yang memberikan izin dibangunnya kluster tersebut, seperti Lurah Pesanggrahan, Suku Dinas Citata, dan PTSP Jakarta Selatan.
“Kami juga akan menyurati Pemprov DKI Jakarta agar pembangunan kluster ini di-stop karena melanggar aturan,” tegas Iskandar.
Berdasarkan dari informasi warga, pembangunan kluster sudah pernah disegel dan di-stop oleh aparat berwenang, tapi hanya sesaat dan pengembang kembali melanjutkan proyeknya itu.
Di tempat terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengaku dirinya sudah mengecek aduan warga itu dan menemukan adanya dugaan pelanggaran oleh pengembang kluster perumahan tersebut.
“Setidaknya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pengembang di antaranya pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Bebas Jarak Belakang (GBJB),” kata August Hamonangan.
Pelanggaran lainnya, lanjut August Hamonangan, yaitu Zonasi R5, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantan Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH).
