JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa sore (31/05/2022).
Hadir memimpin rombongan, Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Dalam audiensi dengan Wapres, LMA bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2022, akan mendeklarasikan Papua Damai di Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua. Deklarasi bertajuk “Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat”.
Menanggapi hal itu, Wapres mengapresiasi LMA Tanah Papua yang telah menginisiasi Musyawarah LMA se-Tanah Papua dan Deklarasi Papua Damai dalam kerangka mendukung kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua.
"Penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI,” tandas Wapres. .
Wapres juga menyampaikan kesediaannya untuk memberikan sambutan pada acara Musyawarah LMA se Tanah Papua, walaupun secara virtual melalui rekaman, yang akan ditayangkan kepada seluruh peserta Musyawarah LMA di Lapangan Pendidikan Wamena Kabupaten Jawawiyaya pada tanggal 1 Juni 2022 .
Lebih jauh, Wapres menegaskan kuatnya komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi, seperti peningkatan dana otonomi khusus dan kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua, serta memberikan pemihakan pada OAP yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25 persen.
Wapres menambahkan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus untuk mendongkrak perekonomiannya.
"Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh,” terangnya.
Wapres menegaskan Pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, ingin mewariskan Papua yang maju, yang sejahtera.
Hadir mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut; Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, dan lainnya. (johara)
.jpg)
.jpeg)
.png)
.png)
