Mendagri Tito Karnavian Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan Satu Wakil Bupati di Papua

JAKARTA POSKOTA.CO.ID - Mendagri Muhammad Tito Karnavian melantik lima penjabat Pj.) kepala daerah dan satu wakil bupati di Papua.

Pelantikan yang dilaksanakan secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Jumat (27/5/2022).

Lima penjabat dan satu wakil bupati yang dilantik terdiri dari Pj. Bupati Sarmi Markus Oktovianus Mansnembra, Pj. Bupati Mappi Michael Gomar, Pj. Bupati Nduga Namia Gwijangge, Pj. Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa, Pj. Wali Kota Jayapura Frans Pekey, dan Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra.

Dalam pengarahannya, Mendagri mengamanatkan penjagaan situasi keamanan dan ketertiban. Pelantikan Pj. ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Saya berpesan yang pertama tolong dijaga betul situasi keamanan ketertiban di Papua, karena situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing,” katanya.

Mendagri meminta para perangkat daerah khususnya yang baru dilantik menelaah betul persoalan yang ada di daerah masing-masing. 

Selain itu, Mendagri mendorong agar program-program yang telah ada dijalankan sesuai dengan karakteristik wilayah. Ia berpesan agar pemerintah daerah di Papua bisa membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lain di sekitar.

"Termasuk juga bangun hubungan baik dengan para staf yang ada. Juga tentunya dengan jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), tokoh-tokoh masyarakat, gereja, adat, tokoh wanita, dan lain-lain, perlu dirangkul. Ini adalah ujian kemampuan manajerial dan leadership Bapak-Bapak sekalian,” tuturnya.

Mendagri, pemerintah pusat akan senantiasa mendukung berbagai pekerjaan dan program di masing-masing daerah sepanjang sesuai dengan aturan dan undang-undang. 

Mendagri berharap agar lima penjabat dan satu wakil bupati daerah Papua yang dilantik tersebut bisa menghindari berbagai potensi pelanggaran hukum. (johara)