JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk terlibat dalam penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sudah menyerang ribuan ternak di 10 provinsi itu.
“Fraksi PKS meminta keterlibatan aktif BRIN dalam hal penanganan wabah penyakit PMK ini terutama dalam hal dukungan penelitian,” kata Rofik yang dikutip Poskota.co.id dalam dpr.go.id pada Rabu (25/5/2022).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bentuk dukungan penelitian tersebut dengan BRIN menyelesaikan riset tentang arahan dan kebijakan dalam penanganan wabah PMK.
“Dukungan penelitian yang dimaksud di sini adalah yang dapat memberikan hasil cepat (quickresult) dalam memberi arahan dan kebijakan dalam penanganan wabah secara tepat. Bukan penelitian yang memerlukan waktu lama,” katanya.
Rofil mengatakan jika masih ada wabah PMK di tengah suasana perayaan Idul Adha yang semakin dekat ini mengakibatkan memukul nasib para peternakan.
Untuk itu pemerintah harus gerak cepat dalam penanganan wabah ini. Keterlibatan lembaga riset seperti BRIN diharapkan juga dapat membantu dalam penanganannya.
"Fraksi PKS meminta BRIN cepat dan tanggap dalam memberikan hasil penelitian cepat ini yang diperlukan dalam penanganan wabah dan berkomunikasi secara aktif dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementan, Dinas Peternakan, Rumah Potong, serta Para Peternak sendiri, terutama di daerah yang terkena wabah. Jangan sampai birokrasi yang tidak perlu menghalangi komunikasi dan koordinasi," kata legislator dapil Jawa Tengah VII itu.
Menurut Rofik, BRIN sebagai support system dalam hal dukungan riset kepada lembaga negara yang lain. Kendati demikian, ia mengatakan harus membuktikan bahwa struktur BRIN yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya dalam hal mendukung sistem nasional iptek.
Kemudian, ia meminta BRIN secara internal untuk segera memprioritaskan dana kontinjensi dan Sumber Daya Manusia dalam mendukung penelitian dan penanggulangan wabah PMK ini.
Menurutnya, wabah ini adalah ancaman nyata bagi sektor peternakan di tanah air, karena sudah 30 tahun Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit PMK.
“Baru di Pemerintahan Jokowi ini wabah PMK muncul kembali di tanah air. Jangan sampai sejarah mencatat Pemerintah ini gagal dan lelet dalam menghadapi wabah PMK," katanya.
