ADVERTISEMENT

Waduh! Relawan Jokowi Minta Presiden Pecat Menkes karena Diduga Bagian Mafia Vaksin Covid-19 

Rabu, 18 Mei 2022 17:53 WIB

Share
Presiden Joko Widodo (Foto: Setkab)
Presiden Joko Widodo (Foto: Setkab)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel menuding Menteri Kesehatan Budi Gunadi bagian dari mafia vaksinasi covid-19.

“Ya memang dia pemainnya (Budi Gunadi), bagaimana. Dia punya peran besar dalam mencopot jabatan Dr. Terawan. Sudah banyak ngawurnya,” tegasnya dalam keterangannya yang dikutip dari jakarta.poskota.co.id, adanya madia vaksin menurut Noel bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya itu sudah terlihat sangat jelas.

Noel turut menyesalkan tidak ada satu pun orang yang dijerat hukum padahal jelas besar sekali penggunaan anggaran Negara untuk program vaksin ini dihambur-hamburkan.

“Soal mafia vaksin itu bukan dugaan, emang bener kok. Faktanya sampai detik ini tidak ada satupun yang ditangkap. Tidak ada satu pun yang dijerat hukum, (padahal) jelas-jelas merugikan Negara gitu loh. Pertama kita liat berapa banyak duit atau anggaran negara terserap dalam penanganan vaksin dan duitnya itu dihambur-hamburkan,” kata Noel.

Lebih jauh Noel mengatakan aripada itu pembiayaan untuk vaksinasi Covid-19 juga dijadikan alat bancakan oleh garong dan maling. “Pertanggung jawabannya tidak ada sampai detik ini. Dan itu kan jadi alat pesta pora dari garong-garong dan maling-maling. Jadi ga pakai dugaan,” sesal Noel.

Aktivis ‘98 ini juga meminta kepada Presiden untuk segera mereshuffle Menteri-menteri yang dinilai memiliki peran andil dalam adanya mafia-mafia yang merugikan negara saat ini.

“Kan dia sudah tahu, itu di sekitarnya banyak garong-garong. Menteri-menteri yang garong-garong itu ada tiga pilihan. Dia ditangkap oleh penegak hukum, mengundurkan diri atau direshuffle begitu saja," tegas Noel.

Noel menilai bahwa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) sudah seharusnya Pemerintah tidak lagi bermain-main dan harus hadir menyediakan vaksin halal bagi masyarakat. "Saya rasa pemerintah harus mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA), Jadi negara harus benar-benar hadir jangan main-main," tandasnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT