DEPOK, POSKOTA.CO.ID - DPRD Kota Depok, minus Fraksi PKS, bertekat menggelar hak Interpelasi terbadap Wali Kota Depok terkait dpemanfaatan Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang dinilai menyimpang.
Anggota Dewan yang ikut adalah mayoritas, yakni 38 anggota dari enam fraksi. Frkasi PKS tidak ikut, karena merupakan pendukung pemerintahan Wali Kota Depok.
Jika nanti saat Interpelasi KDS jawaban Wali Kota Depok M Idris tidak memuaskan, maka anggota DPRD Kota Depok yang melakukan mosi tidak percaya akan memakzulkan Wali Kota Depok. Termasuk jika ditemukan penyimpangan.
Hal tersebut diutarakan salah satu Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi Golkar, H. Tajudin Tabri yang masuk dalam koalisi enam fraksi melakukan mosi tidak percaya dalam KDS.
"Kita ada 38 anggota Dewab terdiri dari enam fraksi tidak akan menzolimi masyarakat Kota Depok. Jika kita zolimi masyarakat maka tidak akan disetujui sasaran bagi rakyat miskin ya kita setujui," ujar H.Tajudin kepada Poskota usai dikonfirmasi, Kamis (12/5/2022) petang.
Sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Depok ini mengaku seiring berjalan waktu dalam penggunaan KDS oleh pemerintah Kota Depok terjadi ada penyimpangan.
"Temuan-temuan yang didapatkan dari DPRD dan tim lain penerima KDS bukan orang miskin," katanya.
Sebagai warga Cinere Tajudin dari temuan itu juga diketahui penerimaan KDS merupakan berasal dari perekrutan tim sukses Idris - Imam dan kader PKS.
"Sementara untuk mekanisme yang benar dalam penerimaan bantuan adalah dengan melalui perekrutan tingkat RT dan RW, tapi dalam KDS ini mereka sebagai unsur peringkat terbawah dalam pemerintah di masyarakat tidak diikut sertakan atau dilibatkan," cetusnya.
Atas dasar permasalahan itulah, H.Tajudin bersama keenam fraksi non PKS yang ada di DPRD pada waktu rapat paripurna pada tanggal 28 april pada work out atau keluar sewaktu akan masukin agenda masalah terkait KDS.
"Enam fraksi setuju soal pemasukan agenda masalah KDS dalam rapat paripurna. Namun Ketua DPRD Putra tidak setuju soal keputusan enam fraksi itu . Akhirnya situasi tidak kondusif sampai Ketua DPRD sambil menunjuk salah satu anggota Dewan Edi Sitorus sampai akhirnya Ketua mengetuk palu begitu saja," bebernya.
Perilaku dari Ketua DPRD Kota Depok Putra tersebut, lanjut Tajudin, telah melanggar kode etik yang ada.
"Untuk usulan penerima bantuan KDS khusus bagi warga miskin diusulkan ada 3.000 orang. Yang baru teralisasi di lapangan ada sekitar 2.600 penerima manfaat dalam waktu tiga bulan anggaran dana diambil dari APBD tahun ini," pungkasnya.
Sementara itu Tajudin bersama 38 anggota dewan tergabung dalam enam fraksi lainnya akan mengambil langkah hak interpelasi tidak hanya pada Ketua DPRD Kota Depok namun juga ke Wali Kota.
"Jika nanti pada saat Interpelasi dilakukan untuk Walikota para anggota Dewan merasa kurang luas, maka akan kita lakukan Hak Angket yaitu pemeriksaan lebih dalam jika nanti ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran makan akan kita polisikan dan Wali Kota diminta untuk turun jabatan dengan dimakzulkan. Namun semua itu butuh proses yang panjang ," tutupnya. (angga)
