PAPUA, POSKOTA.CO.ID - Wacana pemekaran dan otonomi khusus Papua ditolak dalam aksi demo serentak masyarakat Papua di berbagai kota di Indonesia.
Aksi yang dikoordinir Petisi Rakyat Papua (PRP) digelar pada Selasa (10/5/2022).
Puluhan mahasiswa Papua di Yogyakarta menggelar aksi demo pada Selasa di depan Gedung DPRD Yogyakarta yang terletak di kawasan turis Malioboro.
Aparat keamanan membiarkan mereka masuk ke kawasan tersebut yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang untuk pelaksanaan aksi demonstrasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Aksi tersebut merupakan menjadi bagian dari demonstrasi serentak mahasiswa Papua di berbagai kota di Jawa, Bali, dan Sulawesi.
Juru Bicara PRP Jefry Wenda menyebutkan aksi serupa digelar di berbagai kota di Papua. Seperti di Jayapura, Manokwari, Sorong, Kaimana, Wamena, Yahukimo, Dogiyai, Mapia, dan Deiyai.
“Kenapa agenda ini sangat penting? Ini tidak terlepas dari sejarah rakyat Papua, di mana rakyat Papua tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” kata Jefry Wenda seperti dikutip dari VOA.
Pengambilan keputusan yang dimaksud Jefry adalah rangkaian peristiwa sejak perjanjian New York tahun 1962 hingga pelaksanaan otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 2001.
Dia menambahkan bahwa luputnya pelibatan rakyat papua dalam menentukan nasib mereka sendiri juga terjadi dalam proses kontrak antara PT Freeport dan pemerintah pusat pada 1967.
“Artinya, negara telah menunjukkan bahwa Jakarta tidak mengutamakan manusia Papua. Tetapi bagaimana Jakarta ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Papua. Hal ini terbukti dari sejarah panjang rakyat Papua yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” tambah Jefry Wenda.
Dia menuturkan rakyat Papua telah mengusulkan penyelesaian konflik melalui referendum. Namun tuntutan itu tidak pernah didengar oleh pemerintah pusat.
PRP khawatir bahwa pemekaran akan menjadi jalan masuk kekuatan militer yang lebih besar.
Menurut data yang mereka himpun terdapat 76.227 personel militer gabungan TNI/POLRI di Papua sepanjang 2013 hingga 2021. Jumlah tersebut tidak termasuk militer non-organik dan organik yang dikirim pada awal tahun 2022. Personel tersebut tersebar di Komando Daerah Militer (Kodam) Cenderawasih, Kodam Kasuari, Polda Papua, dan Polda Papua Barat.
Jika pemekaran dilakukan dengan tiga daerah otonomi baru, otomatis hal tersebut akan menambah jumlah kodam dan kepolisian di wilayah paling timur Indonesia itu.
“Kemudian ditambah Korem, Kodim, Polres, dan Polresta, serta jumlah personel organik maupun non organik akan ditambah berdasarkan kapasitas tiga provinsi baru. Artinya, jumlah personel akan melebihi jumlah orang asli Papua yang hanya dua juta jiwa,” papar Jefry Wenda.
Aparat keamanan di Jayapura menangkap Jefry Wenda pada Selasa (10/5) sekitar pukul 12.30 WIT. Penangkapan tersebut dikonfirmasi Petisi Rakyat Papua. Sejumlah aksi demonstrasi di berbagai titik di Papua dibubarkan polisi.***
.jpg)
.png)
.jpg)
