JAKARTA, POSKOTA. CO.ID - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, langkah pemerintah yang dalam waktu dekat ini akan menaikan harga bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite serta LPG 3kg merupakan hal yang salah.
"Tidak tepat menaikkan harga LPG 3kg dan pertalite karena kondisi daya beli masyarakat khususnya menengah bawah masih belum siap menghadapi kenaikan harga secara beruntun. Masalahnya kalau garis kemiskinan naik karena penyesuaian harga energi maka jumlah orang miskin bisa bertambah," ujar Bhima kepada Poskota.co.id, Kamis, (28/4).
Menurut Bhima, pemerintah sudah seharusnya memikirkan berbagai kalangan yang terdampak apabila wacana kenaikan tersebut benar-benar terjadi. Pasalnya, hal ini akan berimbas pada bertambahnya pengangguran di Indonesia.
"Sementara kebutuhan pokok terutama pangan seperti minyak goreng, daging sapi harganya masih tinggi. Pemerintah juga memikirkan ekses bukan hanya ke orang miskin tapi juga pelaku usaha mikro. Biaya operasional naik maka tidak ada opsi kecuali tutup permanen atau lakukan efisiensi karyawan," tambahnya.
Bhima mencontohkan, usaha katering makanan pastinya sangat sulit bertahan disaat permintaan belum normal. Ia pun mengkritisi langkah pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai atau BLT.
"Apa semua mau dikasih BLT? Ada 60 juta umkm yang terdampak kenaikan harga energi, berapa anggaran negara dikeluarkan untuk itu. Sekarang tinggal berhitung, ekses biaya negatif naiknya LPG 3kg misalnya jika di bandingkan dengan pelebaran dana subsidi energi. Lebih baik menambah subsidi energi sampai 200T dibanding nekat naikkan harga yang imbasnya ke berbagai sektor dan lapisan,"jelas Bhima.
Pemerintah untuk mengatasi hal itu bisa melakukan 3 opsi. Pertama, menggeser anggaran infrastruktur yang belum urgen misalnya perencanaan IKN ke belanja subsidi energi. Kedua, ambil anggaran dari belanja pegawai seperti perjalanan dinas hingga belanja barang yang bisa dihemat.
Ketiga, windfall dari komoditas masuk ke subsidi silang untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri.
"Ini masalah political will mau jaga inflasi atau percepat bangun mega proyek, apalagi kalau pemerintah menaikannya secara diam-diam pasti terjadi gejolak di masyarakat. Pengusaha akan serentak naikkan harga jual produk nya karena biaya operasional naik,"kata Bhima. (CR04)
.jpg)
