ADVERTISEMENT

Demo Mahasiswa Cipayung Plus Serahkan Tuntutan Desak Jokowi Menunda Pembangunan IKN, Resuffle Menteri yang Bikin Gaduh

Kamis, 21 April 2022 19:34 WIB

Share
Mahasiswa Cipayung Plus menyerahkan surat tuntutan pada perwakilan Istana Bogor.
Mahasiswa Cipayung Plus menyerahkan surat tuntutan pada perwakilan Istana Bogor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Beberapa bulan terakhir, kata Putu, invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina menyebabkan banyak negara kesulitan mengakses bahan-bahan pokok seperti minyak nabati. 

"Hal ini ditengarai menjadi salah satu sebab meroketnya harga minyak goreng dan BBM, negara-negara di dunia tengah mengalami inflasi besar-besaran. Termasuk Indonesia yang berada pada angka 2.64 persen. Sedangkan paling tinggi yakni Turki dengan inflasi 61.14 persen," lanjutnya. 

Menurut Putu, Permintaan barang dan jasa akan turun, dan akan berdampak ke sektor usaha dan utilisasi, serta penjualan. Utilisasi dan produktivitas yang menurun, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya penyerapan tenaga kerja.

Maka pendapatan masyarakat akan turun dan konsumsi menurun. Permintaan barang dan jasa akan turun, dan akan berdampak ke sektor usaha dan utilisasi, serta penjualan akan turun.

"Adanya utilisasi dan produktivitas yang menurun, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Maka pendapatan masyarakat akan turun dan konsumsi menurun," ujarnya. 

Negara seharusnya membuat kestabilan ekonomi dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya. Hal-hal penting dalam makro ekonomi antara lain pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan stabilitas harga. 

Harga yang stabil akan menyebabkan inflasi lebih terkendali sehingga kondisi makro ekonomi sebuah negara akan baik 

Maka dari itu, lanjutnya, kelompok Cipayung Plus Bogor menyikapi isu-isu yang terjadi belakangan ini.

"Bahwa berdasarkan hasil analisis kajian terhadap isu-isu diatas maka kami menyatakan sikap sebagai berikut mengusut Tuntas Mafia Pangan dan Mengstabilkan Harga Pangan, menolak Keras Kenaikan Harga BBM dan Meminta Kementrian ESDM menstabilkan," ujar Putu.

"Kami mendesak Presiden Untuk Mencabut Kebijakan kenaikan ppn 10% Menjadi 11% karena Membebani Masyarakat, menolak Wacana Kenaikan Harga Gas Elpiji, Listrik dan Pertalite," katanya.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT