Mendagri: Dalam Pemilu Masyarakat Akan Terbelah Lantas Ada Konflik, yang Penting Jangan Saling Menghancurkan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan,  setelah dilantaik Presiden Joko Widodo di Istana Negara komisioner KPU dan Bawaslu langsung secara maraton  membahas tahapan Pemilu 2024 mendatang.

"Saya kira anggota KPU  begitu lelah, dimana habis dilantik, rapat pleno dan serah terima dan sekarang langsung rapat pada hari ini. Saya pikir KPU begadang tadi malam untuk menghadapi rapat hari ini,"  kata Tito Karnavian di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan,  Jakarta, Rabu (13/4/2022).

"Yang pertama diharapkan Pemilu 2024 lancar dan aman. Lancar dalam arti selesai dengan baik pada semua tahapan-tahapan yang direncanakan. Semua tahapan itu sesuai tepat dengan waktunya masing-masing. Tidak ada yang molor," ujar Tito.

Yang kedua, lanjut Tito, adalah aman. Ia memaparkan, belajar dari tahun 2019 masa kampanye yang panjang, hampir 7 bulan.

"Dimana kita lihat ada politik indentitas, politik SARA yang keluar. Itu Rawan. Oleh karena itu, masyarakat akan terbelah pada pilihan.  Dari sudut pandang keamanan, setiap ada pembelaan pasti ada konflik," katanya.

Tito menegaskan, konflik yang penting tidak menghancurkan, nanti konfliknya dimenej sedemikian rupa. 

"Oleh karena itulah, dalam setiap tahapan, tolong kita pertimbangkan tidak hanya lancar-lancar saja tapi faktor keamanan perlu kita pertimbangkan. Jadi mereka (masyarakat, red) jangan saling menghancurkan karena adanya  perbedaan," tegasnya.

Kemudian bebernya, aman juga bagi penyelenggara, karena belajar dari tahun 2019 dimana cukup banyak yang wafat karena sakit dan kelelahan.

"Kita perlu membuat perencanaan bener-benar matang pada semua tahapan agar hal itu (banyak yang wafat, red) tidak terulang lagi. Begitu juga aman bagi peserta, jangan ada yang terganggu, terancam apalgi  terkena kekerasan dan lain-lain," tegasnya.

Sebab katanya, tidak hanya calon Presiden dan Wakil Persiden yang perlu diamankan, juga Caleg DPR, Calon DPD, Caleg DPRD Provinsi  dan Caleg DPRD Kabutan/Kota yang jumlahnya ribuan.