Berjiwa Besar Terima Teguran

Senin, 11 April 2022 06:41 WIB

Share

Aspirasi sangat dibutuhkan untuk menegakkan demokrasi. Tanpa ingin tahu aspirasi kita takkan tahu persis apa yang sebenarnya telah, atau akan, terjadi. - Harmoko

Berjiwa Besar Terima Teguran

BELAKANGAN ini kita menyaksikan banyak aspirasi disampaikan oleh masyarakat dengan beragam bentuknya. Tak terkecuali aksi demo mahasiswa hampir di sejumlah daerah, sebut saja di Kota Makassar, Palembang, Samarinda, Kendari, Cirebon, Jambi, Semarang, Purwokerto, Bogor, Tasikmalaya, Garut dan kota-kota lainnya dengan narasi aspirasi yang seragam, yakni soal kenaikan harga-harga dan menolak penundaan pemilu.

Terekam informasi, Senin (11/4/2022) ini, demo mahasiswa akan digelar di Jakarta, seputar istana, sebagai kelanjutan aksi di daerah. Apakah narasi aspirasi masih sama seperti aksi sebelumnya, kita belum tahu pasti, tetapi yang pasti bahwa apapun aspirasi wajib disikapi dengan bijak.
Tentu, aspirasi ada yang  positif dan negatif. Dan karena itu ada juga yang bersifat dukungan, ada juga penolakan. Ada yang mengapresiasi, ada juga yang mengkritisi.

Yang perlu disikapi adalah jangan kemudian memposisikan pemberi aspirasi sesuai tema aspirasinya. Yang mendukung atau setuju disebut "pro", yang tidak mendukung atau tidak setuju dikatakan "anti". Jika ini yang dikemas akan membangun komunikasi kontradiksi, bukan harmonisasi, situasi yang sangat dibutuhkan saat ini. 

Saya meyakini semua aspirasi dari manapun datangnya, tentu untuk kebaikan, demi kemajuan dan kemakmuran bersama. Termasuk yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa masih dengan kemurnian perjuangannya untuk memajukan bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kemurnian perjuangan ini pula yang hendaknya terus dipegang erat, menjadi doktrin tiada goyah sejak era perjuangan hingga saat ini, tetap teguh dengan satu kata “Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.”

Di sisi lain, menyampaikan aspirasi tidak dilarang, bahkan dilindungi oleh undang-undang sebagai cermin negara berdasarkan konstitusi. Begitu pun kebebasan berpendapat dan berserikat merupakan pelaksanaan dari negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi Pancasila dan pula kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Itulah sebabnya seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pun hendaknya selalu berlandaskan pada aspirasi dan kepentingan warga negara. Atas kehendak rakyat. Rakyat yang dulu menitipkan – memandatkan suaranya saat pemilu, pileg dan pilpres, kepada para elite politik yang sekarang menjadi penguasa.

Maknanya elit politik (baik di eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan/ lembaga lainnya), hendaknya dalam dirinya menjelma kehendak rakyat.  Logika dasar demokrasi mengajarkan demikian. Bukan menjelmakan suara dirinya, kelompoknya bahkan pemodalnya menjadi suara rakyat.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar