JAKARTA POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo menegaskan anggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp110 triliun, tepatnya Rp110,4 triliun.
"Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun," terang Jokowi.
Itu disampaikan Jokowi dalam pengarahannya dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/4/2022).
"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun," tutur Jokowi.
Terkait alokasi anggaran tersebut, Jokowi minta dihitung lagi, dididetailkan lagi, ikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap.
Kepala Negara juga meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jokowi meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontestan politik agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
Menurut Presiden, menjelang pesta demokrasi, biasanya suhu politik di masyarakat akan menghangat.
"Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," tandasnya.
Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Juga hadir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
