Ini Dia Rekayasa Lalu Lintas Saat Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa 11 April 2022, Polisi: Sejumlah Ruas Jalan Dilakukan Penutupan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas untuk mengamankan sekaligus mencegah terjadinya kemacetan pada saat digelarnya aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di sekitaran area Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022) esok.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, dari diberlakukannya rekayasa lalu lintas tentu akan ada sejumlah ruas jalan yang akan dilakukan penutupan.

"Untuk Jalan Medan Merdeka Barat akan ditutup pukul 08.30 WIB," kata Sambodo kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).

Sambodo menjelaskan, nantinya di Jalan Medan Merdeka Barat yang akan menjadi jalur yang dilintasi oleh para demonstran, akan diturup dengan dipasangi kawat berduri dan juga water barrier guna mencegah merangseknya massa secara paksa.

"Jadi untuk sementara, arus lalu lintas akan dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan," ujar dia.

"Demikian juga Harmoni arah ke Istana akan kita tutup," sambungnya.

Namun, terkait dengan di kawasan kompleks parlemen, Sambodo mengatakan, bahwa penutupan akan dilakukan dengan melihat situasi terkini di depan Gedung DPR-MPR.

"Di DPR situasional. Bila massa cukup banyak, arus akan ditutup di bawah jembatan layang dan akan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda," jelasnya.

Sekadar informasi, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), bakal menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran area Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (11/4/2022) esok hari.

Adapun pada aksi tersebut, BEM SI membawa enam tuntutan, antara lain:

1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

3. Mendesak dan menuntut jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

6. Menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. (adam)