Jokowi bakal Didemo Ribuan Mahasiswa 11 April, MUI: Jangan Dihalangi, Sudah Bagian Demokrasi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aksi Demonstrasi ribuan mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Demo BEM SI) yang rencananya digelar pada Senin 11 April 2022 besok, berjalan tertib dan tidak menimbulkan anarkis, serta tidak mudah terprovokasi.

Itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang dihubungi di Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Anwar yang juga tokoh Muhammadiyah ini mengatakan, demo BEM SI itu akan menyampaikan sikap dan tuntutan penting kepada pemerintah yaitu, menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024.

"Mereka juga mendesak pemerintah agar bisa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat," papar Anwar yang juga dosen dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Selain itu, tambah Anwar, ribuan mahasiswa itu juga menuntut agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

"Untuk itu karena masalah demonstrasi ini sudah merupakan bagian dari demokrasi, serta jelas-jelas dilindungi oleh undang-undang, maka itu MUI mengimbau kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa," tegas Anwar.

Anwar menegaskan agar jangan ada upaya menghambat dan menghalang-halangi kelompok mahasiswa atau peserta unjuk rasa yang akan datang ke Jakarta dari berbagai daerah agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik. 

"Tetapi meskipun demikian MUI mengimbau kepada yang akan melakukan demonstrasi dan juga kepada semua pihak agar dalam menyampaikan aspirasinya hendaklah dilakukan dengan tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum serta tetap bisa menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mudah terprovokasi," papar Anwar.

"MUI juga meminta agar mampu mengendalikan diri dan jangan mempergunakan peluru tajam serta melakukan hal-hal atau tindakan yang berlebihan yang melanggar HAM," tutur Anwar.