JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan program perlindungan masyarakat diintensifkan. Hal ini guna menghadapi harga komoditas dunia melonjak akibat konflik Rusia dan Ukraina.
Situasi geopolitik dunia yang meningkat akibat invasi Rusia ke Ukraina memperburuk tekanan inflasi dan mengakibatkan lonjakan harga komoditas global. Pemerintah menyoroti kenaikan harga energi dan pangan uang berdampak pada perekonomian tanah air.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk memantau perkembangan harga komoditas global. Dia juga meminta jajarannya mengintensifkan program perlindungan masyarakat.
Arahan ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kedua menteri mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022).
“Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi (akibat) di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Menko Ekon Airlangga Hartanto, dikutip dari halaman Sekretariat Kabinet.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng. BLT ini diberikan pada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Bantuan ini juga disalurkan pada 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun skema pemberian bantuan adalah para penerima akan diberikan Rp100.000 untuk setiap bulannya selama tiga bulan. Pemberian bantuan ini akan berlangsung mulai April.
Bantuan PKH dan Kartu Sembako serta BLT Desa juga terus digulirkan pemerintah.
“Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp3,5 juta. Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” ungkap Airlangga.
Selain itu ada juga pemberian Bantuan Produkti Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp600 ribu per penerima. Bantuan ini direncanakan diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujar Menko Ekon.
Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk memperhatikan harga pupuk yang terus melonjak naik. Presiden meminta subsidi pupuk yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Hal ini guna mendorong ketersediaan pangan yang cukup.
Beberapa arahan Presiden Jokowi tadi adalah respon pemerintah menanggapi harga komoditas dunia melonjak. Jokowi minta program perlindungan masyarakat diintensifkan seperti yang dia instruksikan. (Firas)
