Jokowi Tolak 3 Periode Dinilai Cuma Basa Basi, Mirip Saat Jadi Gubernur DKI Ngakunya Tak Mau Nyapres 

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak secara halus jabatan tiga periode lantaran bertentangan dengan konstitusi. Namun, klaimnya itu dinilai hanya basa basi. Sebab, penolakan senada pernah dia utarakan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta sembilan tahun silam.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penolakan Jokowi terhadap dukungan tiga periode tak bisa dipercaya secara ucapan begitu saja.

Dia mengingatkan kembali klaim Jokowi saat masa-masa menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2013 lalu. Saat itu, Jokowi dengan tegas mengatakan tidak akan ikut mencalonkan diri pada Pemilu 2014 dengan alasan ingin fokus mengurus Jakarta.

Setahun berselang, Jokowi justru menjilat ludah sendiri. Mantan Wali Kota Solo ini mencalonkan diri sebagai presiden bersama Jusuf Kalla dan memenangkan pemilu ketika itu.

"Harus di cermati pula, sejarah ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, pernah menyatakan bahwa dibandingkan maju pada pemilihan presiden 2014 dia lebih memilih mengurusi masalah Jakarta, khususnya banjir dan macet," kata Uchok kepada wartawan, Sabtu (02/04/2022).

Dari pengalaman itu, Uchok kemudian mempertanyakan sikap Jokowi yang  menolak perpanjangan masa jabatan, jangan sampai kejadian masa lampau kembali diulangi, mengaku menolak, namun ujung-ujungnya mau menerima menjadi presiden satu periode lagi. 

"Pernyataan Jokowi tentang Penolakan 3 Periode jangan percaya begitu saja, atau ditelan mentah mentah sehingga yakin banget bahwa Jokowi tidak akan mau atau maju untuk 3 periode selanjutnya. Yang jelas, penolakan Presiden Jokowi ini, masih basa basi, belum serius," tuturnya.

"Atau bisa dikatakan Masih 'lamis', lain dibibir, lain dihati untuk menolak 3 periode jabatan Presiden," imbuhnya.

Ia menekankan bahwa jika Presiden Jokowi ingin dianggap serius pernyataannya atas penolakan 3 periode, maka mantan Walikota Solo itu harus memberikan sanksi kepada menteri menteri yang bikin gaduh yang menebarkan wacana jabatan presiden 3 periode tersebut.

"Dengan memberikan sanksi atau mencopot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, maka pernyataan Jokowi akan menjadi sabda kebenaran, dan Jokowi tulus hanya dengan 2 periode saja untuk jabatan Presiden," pungkasnya.(*)