JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai anggaran yang dikucurkan Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar 1,7 Miliar untuk baju dinas tidak relevan.
Pasalnya, saat ini rakyat sedang menderita akibat dihantam pandemi Covid-19 dan harga bahan pokok yang melambung tinggi.
"Menurut saya sih tidak relevan, mestinya ketika warha sedang susah, warga sedang menderita, mestinya (Pemprov DKI) lebih mengutamakan kepentingan rakyat dulu," kata Ujang biasa disapa, saat dihubungi Poskota.co.id, Kamis (31/3/2022).
Ujang menegaskan, kebutuhan pakaian dinas merupakan kebutuhan yang sekunder dan bukan kebutan pokok. Oleh karena itu, lanjut Ujang, kebutuhan proyek yang sifatnya pribadi kepentingan anggota dewan sebaiknya ditiadakan dulu.
"Mestinya utamakan kepentingan rakyat dulu. Itukan kebutuhan sekunder bukan kebutuhan pokok dan masih bisa gunakan dengan baju dinas yang lama," tuturnya.
Pengamat Politik asal Universitas Al-Azhar ini mengimbau, Pemprov DKI semestinya lebih mengutamakan rakyat terlebih dahulu dikala pandemi yang membuat raykat menderita saat ini.
"Mestinya (Pemprov DKI) memberikan keprihatinan yang tinggi atas penderitaan rakyat itu," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Firmansyah memastikan pengadaan baju dinas dengan anggaran sebesar Rp1,7 miliar telah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
"Saya tegaskan bahwa Rp1,7 miliar ini untuk 106 pimpinan dan anggota, serta masing-masingnya mendapat lima setel," tegas Frimansyah di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/3).
Kemudian, Firmansyah merinci harga masing-masing baju dinas tersebut, diantaranya yakni Rp4,9 juta untuk dua pakaian sipil harian, Rp2,7 juta untuk satu pakaian dinas harian lengan panjang, Rp3,6 juta untuk satu pakaian sipil resmi, dan Rp3,6 juta untuk pakaian khas daerah.
"Itu sudah termasuk ongkos jahit. Sedangkan bahan baju dinasnya menggunakan wol," tandasnya. (Cr01)
