ADVERTISEMENT

Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Tentukan Harga BBM

Senin, 28 Maret 2022 15:42 WIB

Share
Dam truk isi bahan bakar untuk SPBU ilustrasi. (dok. migas.esdm.go.id)
Dam truk isi bahan bakar untuk SPBU ilustrasi. (dok. migas.esdm.go.id)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM dalam negeri dan tidak membohongi rakyat. 

Selain itu, kata dia, sudah seharusnya kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih benar karena diterpa pandemi Covid-19.

“Soal konsistensi ini penting agar kebijakan Pemerintah mudah dipahami dan mendapat dukungan publik. Contohnya terkait dengan harga Pertamax. Di awal-awal pandemi saat harga migas dunia anjlok pada titik terendah, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Poskota, Senin (28/3/2022).

"Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah segera mewacanakan untuk menaikan harga Pertamax. Ini kan tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan,” imbuh Mulyanto.

Sementara terkait BBM jenis Premium, Mulyanto meminta pemerintah tidak membohongi rakyat. Mulyanto meminta pemerintah berhenti mengembangkan wacana bahwa masyarakat sudah tidak meminati lagi BBM Premium dan lebih memilih BBM jenis Pertalite yang ramah lingkungan.

Mulyanto melihat yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Ketika datang BBM jenis Premium, yang harganya lebih murah dibanding Pertalite, masyarakat antusias dan langsung menyerbu habis BBM jenis ini.

Faktanya Premium sangat terbatas untuk tidak dikatakan kosong di SPBU karena Pertamina tidak mendistribusikan Premium dengan baik. Padahal Premium ini adalah BBM dalam penugasan.

“Masyarakat masih menganut logika BBM murah bukan BBM bersih. Jadi Mulyanto minta Pemerintah berhentilah mengembangkan wacana-wacana pembohongan publik seperti ini. Masyarakat tidak buta,” tegas Mulyanto.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan pemerintah wajib membangun ketahanan energi nasional dengan menyediakan BBM di seluruh wilayah NKRI dengan harga yang terjangkau di tengah pandemi dan daya beli masyarakat yang masih lemah.(*)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT