Pro-Kontra Pemecatan Terawan, PDIP Dorong Percepatan Amandemen UU Kesehatan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menyesalkan adanya  drama pemecatan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putrantomo oleh IDI, yang semestinya menjadi ranah privat organisasi  diduga  dengan  kesengajaan di viral kan ke ranah publik. 

Dan publik di ajak pro dan kontra sehingga  menjadi energi negatip  bagi pelayanan kesehatan nasional  apalagi di era perang  melawan pandemi  sehingga pantas dipertanyakan motip  viralnya di masyarakat.

"IDI adalah organisai profesi yang telah lahir memiliki sejarah panjang  dengan banyak prestasi dan pengabdian  kepada kesehatan negara, namun konflik berkepanjangan membuaat  masyarakat  jengah,” ucap politisi PDPI ini, Minggu (27/3/2022). 

“Terlebih adanya dokter yang pro dan kontra terhadap substansi  di persoalkan IDI, dan banyak masyarakat yang mendukung temuan temuan kedokteran semacam ini sehingga  menjadikan IDI diduga lebih terlihat pada persoalan personal," lanjut Rahmad.

Ia menyebut cukup disayangkan deretan panjang  prestasi IDI buat masyarakat,  namun terbelah pro dan kontra terhadap  pemecatan ini di bawa ke ranah publik semestinya IDI lebih  fokus kepada bagaimana berpikir. Memenuhi kekurang dokter umum dan dokter spesialis dan bagaimana  pemerataan praktek dokter di Indonesia.

"Konflik ini sebagai momentum untuk  mendorong  percepatan amandemen UU praktek kedokteran  dengan penyempurnaan menyeluruh bagaimana pemerataan praktek kedokteran di Indonesia, perlindungan inovasi  penelitian dokter  dan perlu tidaknya organisasi tunggal profesi kedokteran sesuai amanah kontitusi kebebasan berserikat," ucapnya.

Rahamd menegaskan, antaranIDI dan dr Terawan beserta  angota lainya adalah aset nasional, Untuk menghakiri konflik IDI dan dr Terawan demi pelayanan kesehatan masyarakat kita dorong agar adanya penyelesaian yg bermartabat dan kekeluargaan melalui  adanya mediasi antara dr Terawan dengan IDI. 

"Dan selama IDI masih sebagai wadah tunggal  sebelum di amandeman UU praktek kedokteran  IDI  hendaknya kita dorong menyelesaikan persoalan  dengan  mengedepankan pembinaan, komunikasi dan cara cara yang elegan dan tidak mengajak  masyarakat untuk turut berpolemek terhadap persoalan organisasi," tutup Rahmad Handoyo. (rizal)