JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengatakan rezim Indonesia saat ini tak bisa lepas dari kultur pemerintahan Orde Baru.
Meski begitu, Fatia tak menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo otoriter layaknya Soeharto, namun lebih pada pola penanganan aksi masyarakat yang cenderung oposisi terhadap pemerintah.
"Sampai hari ini Indonesia memang tidak pernah lepas dari kultur-kultur Orde Baru. Jadi kultur kekerasannya, kemudian pola keberulangannya, dan lain sebagainya itu terus ada, pelanggaran HAM-nya juga," kata Fatia dalam diskusi daring IM57+ Institute, Sabtu (26/3/2022).
Fatia menyitir indeks demokrasi Indonesia yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit. Lembaga itu menempatkan Indonesia di posisi 6,71 dalam hal indek demokrasi. Angka ini naik dari indeks pada 2020 yang hanya 6,30.
Indeks demokrasi ini didasari lima kategori dengan pemilihan umum dan pluralisme meraih nilai tertinggi, yaitu 7,92. Namun Fatia menganggap indeks demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun malah selalu turun.
Menurut Fatia, masih bertahannya persoalan-persoalan yang terjadi saat masa Orde Baru, disebabkan Indonesia tidak pernah menyelesaikan permasalahan kemanusiaan pada masa lampau. Misalnya soal pelanggaran HAM berat.
"Tidak ada pembelajaran bagi negara untuk tidak lagi melalukan itu di kemudian hari, karena pola-pola tersebut atau kekerasan-kekerasan tersebut tidak pernah masuk ke ranah-ranah yang lebih adil," jelas Fatia.
Fatia mengatakan belum ada pengadilan HAM yang benar-benar menyelesaikan masalah, di samping juga belum adanya pengungkapan fakta-fakta atau kebenaran saat pelanggaran HAM terjadi.
"Jadi pada akhirnya kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum kayak polisi semakin luas dan kekerasan-kekerasan tersebut tidak pernah mendapatkan sebuah pengawasan yang cukup baik dan juga tidak ada evaluasi," kata dia.
Di kawasan Asia Tenggara, kata Fatia, kultur kekerasan yang impunitas dan dimiliki oleh aparatur negara juga masih terjadi dan seolah-olah terpelihara.
Musababnya juga sama, yakni masih dibiarkannya sejumlah pelanggaran HAM pada masa lampau dan tidak terselesaikan. "Karena punya pola yang sama, yaitu sebuah dosa-dosa negara di masa lalu yang tidak pernah diselesaikan," kata Fatia.
.jpg)
.jpg)
