Krisis Pangan di Yaman, WFP: Tak Ada Jalan Kecuali Beri Makan dari yang Lapar kepada yang Lapar

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan jumlah orang Yaman yang bergantung pada bantuan pangan telah meningkat menjadi 17,4 juta, meningkat 1,2 juta orang Yaman dibandingkan tahun lalu.

Jumlah tersebut diperkirakan akan mencapai 19 juta orang Yaman yang akan kelaparan pada paruh kedua tahun ini. 

Dilansir dari Tehran Times, Sabtu (19/3/2022), WFP mengungkapkan kurangnya dana dan krisis Ukraina merupakan dua alasan meningkatnya krisis pangan dan kemanusiaan di Yaman.

"Kita sedang melihat krisis kelaparan seismik jika kita tidak melangkah sekarang. Kecuali kita menerima dana segera, orang yang kelaparan akan kehilangan bantuan tepat pada saat mereka paling membutuhkannya," kata Direktur Eksekutif WFP David Beasley beberapa waktu lalu.

Beasley mengatakan pendanaan untuk bantuan pangan di Yaman tidak pernah mencapai titik separah ini. "Kita tidak punya pilihan selain mengambil makanan dari yang lapar untuk memberi makan yang kelaparan," ujarnya.

Pada awal tahun ini, WFP terpaksa mengurangi jatah makanan untuk delapan juta orang karena kekurangan dana. Untuk saat ini, badan PBB itu mengatakan lima juta orang yang berisiko langsung tergelincir ke dalam kondisi kelaparan terus menerima jatah makanan lengkap.

WFP menyatakan saat ini hanya sebelas persen yang didanai dan membutuhkan lebih dari US$ 887,9 juta untuk menyediakan bantuan makanan bagi 13 juta orang selama enam bulan mendatang.

Wakil menteri luar negeri Yaman di Sana'a, Hussein al-Azi, mengatakan pengepungan yang sedang berlangsung di Yaman akan tetap menjadi indikator perang, yang dengannya setiap pembicaraan perdamaian dapat didiskreditkan.

Al-Ezzi mencatat angkatan bersenjata Yaman siap untuk mengakhiri perlawanan mereka segera setelah perang di negara itu berakhir.

"Kesiapan kami untuk menghentikan pertahanan kami akan selalu ada segera setelah agresi [koalisi yang dipimpin Saudi] berhenti, sama seperti menyerah atau mengabaikan hak-hak rakyat kami dan negara kami akan selamanya ditolak," katanya.