Soal Kebijakan Harga Baru Minyak Goreng, YLKI: Konsumen Jadi Korban

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, bawa kebijakan terbaru pemerintah terhadap minyak goreng (migor) di atas kertas atau secara umum lebih market friendly, dan diharapkan hal ini bisa menjadi upaya untuk  memerbaiki distribusi dan pasokan migor pada  masyarakat dengan harga terjangkau. 

"Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar migor, dengan cara melawan pasar. Dan terbukti gagal total. Malah menImbulkan chaos di tengah masyarakat," katanya, Kamis (17/3/2022).

Namun  demikian,  lanjut Tulus, dari sisi kebijakan publik, YLKI sangat menyayangkan, terkait bongkar pasang kebijakan Migor, kebijakan coba coba. sehingga konsumen, bahkan operator menjadi korbannya.

"YLKI mendesak pemerintah untuk memerketat pengawasan terkait HET Migor non premium dengan harga Rp14 ribu. Jangan sampai kelompok konsumen Migor premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan  membeli, apalagi memborong migor non premium yang harganya jauh lebih murah," tegasnya.

Terkait dengan hal itu, idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja. by name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran. 

Sedangkan subsidi terbuka seperti sekarang  berpotensi salah sasaran, karena  migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu. Dan masyarakat menengah bawah akibatnya kesulitan mendapatkan migor murah. Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon.

Untuk itu, YLKI terus mensesak KPPU untuk  mengulik adanya dugaan kartel dan oligopoli dlm bisnis minyak goreng, CPO, dan sawit.

"YLKI juga mendesak pemerintah untuk  transparan, sebenarnya DMO 20 persen itu mengalir lemana, ke industri migor, atau mengalir ke biodiesel. Sebab DMO 20 persen memamng  tidak akan cukup kalau disedot ke biodiesel. Dalam kondisi seperti sekarang, CPO untuk  kebutuhan pangan lebih mendesak, daripada untuk energi," tutupnya. (rizal)