Adapun tujuannya adalah menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan kesaksiannya atas dampak pencemaran abu batu bara.
Lantai sekolah harus dipel sampai 4 kali sehari akibat limbah asep batu bara di Marunda.
“Secara umum warga menyampaikan bahwa dampak pencemaran mulai dirasakan pada tahun 2018 hingga sekarang. Semakin hari semakin memburuk terhadap kesehatan warga termasuk anak-anak," katanya.
"Selain penyakit pernafasan yang kerap dialami warga, sekarang penyakit kulit yang membuat gatal di sekujur tubuh kerap dialami warga, bahkan anak-anak kerap terbangun di malam hari karena rasa gatal yang menyerang sekujur tubuh”, ungkap Retno.
Sementara itu, kata Retno, dirinya menerima laporan dari seorang ayah yang memiliki 3 (tiga) anak menceritakan bahwa mereka sekeluarga mengalami penyakit kulit yang menimbulkan gatal di sekujur tubuh.
“Dengan mata berkaca-kaca dan suara serak, sang ayah menceritakan bahwa anak-anaknya menjadi tidak nyenyak tidur pada malam hari karena rasa gatal yang tidak tertahankan, bahkan sang anak pernah berkata sudah tidak kuat lagi," kisah Retno.
Cerita mengenaskan juga menimpa seorang anak yang terpaksa harus mengganti kornea mata dari donor mata. Hal tersebut bermula pada tahun 2019, si anak yang kerap bermain di RPTRA mengku matanya sakit dan mengeuarkan air terus.
"Kemudian ia mengucek matanya karena gatal dan diduga kuat partikel halus dari abu batu bara mengenai mata si anak. Mata bernanah dan terus mengeluarkan air. Perawatan mata dilakukan oleh RSCM dalam jangka lumayan panjang, sampai akhirnya dokter menyatakan sudah rusak total dan harus donor mata," kata dia.
Dia menambahkan warga yang tinggal di RW 07, dimana posisi towernya dekat pelabuhan Marunda menyatakan bahwa penyakit pernafasan kerap dialami oleh keluarganya, begitupun warga sekitar.
“Saya pernah mau diberi sembako oleh PT yang melakukan pengolahan batu bara itum namun saya tolak, Kesehatan kami tidak setara dengan sembako”, ungkap salah seorang warga.
Dia menambahkan atas adanya kejadian ini KPAI akan menindaklanjuti laporan warga rusun Marunda ke pihak Pemprov DKI Jakarta.
"Karena penyelesaiannya harus melibatkan Dinas-dinas terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas pendidikan, dll, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup," jelasnya.
Kemudian KPAI jug sudah berkoordinasi dengan Direktur WALHI Jakarta untuk berkoordinasi pasca KPAI turun ke lokasi dan sekaligus mendorong WALHI Jakarta untuk melakukan advokasi sesuai kewenangannya.
.jpg)
.jpg)
