Geruduk KPK dan BPK, Massa SAPU Lawan Koruptor Demo Kritisi Pembengkakan Anggaran Sirkuit Formula E: Tunggu Bom Waktu Nanti

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kelompok massa tergabung dalam Gerakan Satu Padu (SAPU) Lawan Koruptor Formula E kembali berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor BPK Provinsi DKI, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Maret 2022.

Dalam aksinya, mereka mendesak KPK segera mengumumkan hasil pemeriksaan kasus dugaan korupsi Formula E secara berkala kepada masyarakat Indonesia. 

Para pendemo itu juga menyoroti penambahan anggaran pembangunan sirkuit yang dinilai menambah daftar panjang kejanggalan pengelolaan anggaran dalam giat ajang balap mobil listrik di Jakarta. 

"Proyek Formula E ini dari awal sudah banyak masalah, mulai dari mencla-mencle commitmen fee, diduga korupsi, pengerjaannya molor dari target awal. Dan sekarang proses pembuatan sirkuit di Ancol jadi membengkak Rp10 M. Tunggu bom waktu aja nanti," tegas Koordinator aksi Daud.

Lebih lanjut, Daud menyayangkan jika uang rakyat yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta itu tidak digunakan dengan perencanaan yang matang sehingga terjadi pembengkakan yang luar biasa besar. Oleh karena itu, dia meminta kepada KPK dan BPK DKI agar menelusuri adanya pembengkakan anggaran pembuatan sirkuit Formula E.

"Proyek yang tidak dirancang dengan baik tersebut yang cenderung dipaksakan tersebut bakal jadi masalah besar. Dan kami pastikan berpotensi penyelewengan anggaran," sebut dia lagi.

"KPK jangan main-main, ini persoalan mudah untuk ungkap dugaan korupsi. BPK DKI bantu KPK, jangan takut kalian diancam pecat, selamatkan uang rakyat. Buka datanya secara transparan," jelas dia.

Lebih jauh, Daud berharap penyidik lembaga antirasuah itu tidak lambat dalam menangani dugaan kasus korupsi Formula E. Segera umumkan, karena masyarakat Jakarta sangat menantikan perkembangan pemeriksaan yang sedang digarap KPK.

"Wujudkan Indonesia, khususnya Jakarta bebas dari korupsi. KPK harus dalami potensi unsur melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kesalahan prosedur yang bertentangan dengan mekanisme perencanaan, penggunaan keuangan negara dalam anggaran formula E secara menyeluruh. Pembengkakan anggaran 10 M hanyalah satu indikasi adanya kesalahan prosedur dalam sistem perencanaan anggaran formula E," pungkasnya. (*/ys)