Biaya Sirkuit Formula E Membengkak, PSI: Pemprov DKI Tak Tahu Skala Prioritas

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, membengkaknya biaya pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, menunjukkan tidak matangnya perencanaan.

Menurutnya, Pemprov DKI tak tahu skala prioritas di tengah pandemi Covid-19 dengan menaikkan biaya pembangunan sirkuit Jakarta E-Prix 2022.

Dia mengatakan, kenaikan biaya sirkuit Formula E, Pemprov DKI tidak memperhatikan situasi masyarakat yang tengah mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal tersebut yang harusnya lebih mendapat prioritas ketimbang membayar pembengkakan pembangunan lintasan balap mobil listrik.

“Dari awal sudah kami katakan. Formula E ini janggal. Anggaran naik hingga Rp10 miliar, hanya untuk biaya sirkuit. Buat apa? Di tengah pandemi seperti ini, lho. Tidak main-main ini. Sepertinya Pemprov DKI tidak tahu prioritas. Mudah sekali untuk menaikkan anggaran. Begini lah kalau perencanaannya tidak matang. Kami tidak kaget,” tutur Anggara, dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).

Selain itu, Anggara mengatakan proyek Formula E sudah memiliki banyak persoalan dari awal seperti proses tender yang tidak transparan.

Anggara mempertanyakan mengapa proses tender yang harganya bisa diubah di tengah jalan oleh kontraktor.

"Besok-besok ikut kontraktor ikut tender tawar harga murah dan dinaikan di tengah jalan," ucap Anggara.

“Kami saja tidak diberi tahu, feasibility study sudah direvisi sesuai LHP BPK atau belum. Sudah buru-buru, tiba-tiba anggaran naik. Kami hanya minta transparansi. Ini kan tidak masuk di logika,” sambungnya.

Selain itu Anggara mendorong Pemprov DKI terbuka terkait proses persiapan lainnya seperti sponsor dan penjualan tiket. Menurutnya, ketidakterbukaan ini akan membawa masalah-masalah lainnya di kemudian hari.

"Sebelumnya Pemprov dan Jakpro pede (percaya diri) dapat sponsor dan menjual tiket dengan mudah, tapi sampai sekarang kedua hal itu masih menjadi misteri karena tidak pernah dikabarkan kepada publik," tutup Anggara.