Oleh: Irdawati, Wartawan Poskota
KONDISI ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja, kalau bisa disebut morat-marit. Masyarakat harus lebih mengencangkan ikat pinggang, sementara harga sejumlah bahan pangan terus merangkak naik. Seperti telur ayam, daging sapi, kedelai, cabe rawit dan beberapa kebutuhan lainnya pelan-pelan naik harga.
Bukan itu saja, beberapa bahan pangan tiba-tiba langka, menghilang dari pasaran. Minyak goreng (migor) misalnya. Minyak menghilang sejak pemerintah menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp14.000/liter. Seperti benda gaib, begitu warga menyebutnya, karena migor tiba-tiba menghilang.
Mirisnya, pemandangan memalukan di sejumlah daerah kerap kita lihat. Warga berpeluh antre berjam-jam demi memperoleh 2 liter migor. Bahkan menyusul migor, di beberapa ritel pembelian gula putih kini juga dibatasi. Panic buying pun melanda masyarakat. Wajar saja, karena tidak ada jaminan konsistensi ketersediaan migor, atau pun gula sehingga warga pun memborong.
Celakanya, di tengah kesulitan masyarakat, elite politik malah sibuk silang pendapat, saling berbantah soal wacana penundaan Pemilu. Partai-partai juga sibuk menyiapkan calon presiden yang bakal diusung di Pemilu 2024 nanti. Wakil rakyat juga tak malu-malu saling berdebat politik di tengah kondisi ekonomi rakyat yang karut marut.
Ironisnya lagi, pemerintah pun belum juga berhasil meredam kesulitan warga baik soal kenaikan harga pangan maupun kelangkaan barang. Padahal, di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga selesai, serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ekonomi masyarakat jungkir balik.
Ketua DPR Puan Maharani paham akan kondisi ini. Ia sudah mengingatkan pemerintah, agar segera mengendalikan harga kebutuhan pokok khususnya minyak goreng, beban rakyat semakin berat di masa pandemi Covid-19. Puan menyebut, harga kebutuhan pokok seperti telur, bawang, dan cabai belum kembali stabil sejak akhir tahun lalu.
Menghadapi situasi sulit ini, elit politik harus lebih peka, serta lebih intens turun ke tengah masyarakat. Pemerintah juga jangan hanya mendengar jeritan warga tanpa ada tindakan nyata. Subsidi bahan pangan demi mestabilkan harga, amat dibutuhkan saat ini.
Lihat juga video “Terjadi Kericuhan saat Warga Berebut untuk Membeli Minyak Goreng di Alfamart”. (youtube/poskota tv)
Intinya, legislatif dan eksekutif harus sama-sama berpihak ke rakyat. Kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam menstabilkan ekonomi rakyat amat dibutuhkan. Sepertinya fluktuasi harga bahan pangan adalah hal sepele. Padahal fluktuasi harga pangan justru dominan mendorong laju inflasi. Karena itu menjaga daya beli masyarakat, adalah keniscayaan.**