BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air pada Kementerian PUPR, Arthur Lombogia mengatakan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penghambat utama di sejumlah persoalan DAS di Indonesia.
Untuk normalisasi sungai Cikeas dan Cileungsi, kata Arthur, Pemkab Bogor harus segera mempersiapkan lahan.
"Pasalnya, kendati program normalisasi sub-DAS Cileungsi dan Cikeas dicanangkan pemerintah pusat namun pembebasan lahan merupakan ranah Pemkab Bogor," ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Dalam pertemuan dengan Pengurus Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), saat ini Kementerian PUPR melakukan normalisasi di Kali Bekasi, yang mana proyek berdurasi tiga tahun tersebut terhenti karena persoalan lahan.
"Pembebasan lahan ada di bawah kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kami hanya membangun infrastrukturnya," jelasnya.
Dia memaparkan, Kementerian PUPR sangat berkomitmen untuk menindaklanjuti normalisasi sungai Cikeas dan Cileungsi dan sudah dimasukan dalam rencana aksi.
"Termasuk di dalamnya pengendalian banjir, ruang terbuka hingga kolam retensi," singkatnya.
Sementara iru, Ketua KP2C, Puarman menjelaskan, saat ini perlu dilakukan normalisasi sungai Cikeas dan Cileungsi dengan cara membuat tanggul permanen, pembangunan cekdam dan pembangunan waduk di hulu sungai Cileungsi.
Sayangnya, menurut Puarman, bersamaan dengan bergulirnya kegiatan normalisasi di Kali Bekasi, justru beberapa wilayah di hulu Kali Bekasi lebih berpotensi banjir.
Sebut saja perumahan Vila Nusa Indah 1 dan 2.
"Banjir menjadi lebih parah di dua wilayah itu, meski tinggi mata air di hulu Sungai Cileungsi hanya sekitar 400 cm," jelas Puarman.
.jpg)
.jpg)
.webp)
