JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sudah hampir satu minggu ini, isu mundurnya Pilpres menduduki puncak pembicaraan para pimpinan dan elit partai di Indonesia.
Argumentasi penolakan mundurnya Pilpres ditentang oleh Yusril Ihza Mahendra.
Sebagai Ketua Partai Bulan Bintang, Yusril yang juga seorang Ahli Hukum Tata Negara mencoba menguraikan apa saja konsekuensi yang akan diterima jika Pilpres Mundur.
Salah satunya adalah impeachment.
Yusril dengan tegas berseberangan dengan Muhaimin Iskhandar yang pertama kali mengangkat isu tersebut.
Direktur Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia (Rispenindo), George Kuahaty menilai bahwa isu mundurnya Pilpres sudah menjadi masalah serius pada tingkat elit partai.
Sementara, pada zona akar rumput, responnya hanya bersifat parsial.
Presiden Jokowi dengan jelas menolak penambahan waktu jabatan yang tidak sesuai dengan konstitusi.
Hal yang sama disampaikan oleh PDIP, dengan kata lain wacana ini tidak mendapat sambutan dari partai lainnya.
Karena isu ini mulai mendapat resistensi, malah yang keluar adalah ide perbaikan tata cara Pilpres.
"Usulan dan kritikan atas wacana mundurnya Pilpres tonenya bisa saja berbalik positif ketika itu dilihat dari sisi manfaatnya. Hal ini seperti yang disampaikan Yusril yang mengusulkan untuk menyelenggarakan Pilpres seperti negara Filipina yang telah menggunakan handphone ketika memilih presiden. Inilah sisi baiknya," kata George, Sabtu (5/3/2022).
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
