Tegas! Menparekraf Tindaklanjuti Pemberlakuan Visa on Arrival, dan Tidak Ada Toleransi Untuk Mafia Visa

BALI, POSKOTA.CO.ID - Pemberlakuan Visa On Arrival (VoA) di Bali akan ditindaklanjuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sebagai upaya percepatan kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang lebih luas di Bali. 

“Berdasarkan masukan dari para pelaku pariwisata, VoA diharapkan bisa kembali diterapkan sebagai bagian dari pembukaan Bali kembali bagi wisatawan mancanegara,” ujar Sandiaga saat bertemu dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, Rabu (23/2/2022).

Sementara itu terkait kasus mafia visa, Menparekraf Sandiaga menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti beberapa temuan terkait oknum-oknum yang mengambil kesempatan. 

Kemenparekraf juga sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwajib untuk membina dan memberikan teguran kepada oknum-oknum tersebut.

"Tapi seandainya berlanjut kita tidak akan mentoleransi karena ini mencoreng citra pariwisata kita yang sedang bangkit,” tegas Sandiaga. 

“Kita harapkan semua pelaku industri pariwisata mematuhi peraturan dalam rangka pembukaan kembali Bali ini dan mengedepankan keramahtamahan kita,” tambahnya. 

“Dan sejalan dengan itu kita juga harus memperbaiki regulasinya karena yang menjadi bottle neck atau penghambat itu adalah regulasi, biaya, dan durasi waktu yang harus dilalui untuk mendapat eVisa dan ini kita akan perbaiki," jelasnya. 

Selain itu, untuk kembali menggairahkan dan menggerakan ekonomi Bali, Menparekraf Sandiaga akan mempersiapkan event-event internasional, juga mempersiapkan beberapa side event untuk perhelatan G20. 

"Terhadap event internasional seperti tadi kami membawa sport television confrence di Desember 2022 yang akan mendatangkan 2.000 peserta dari mancanegara, juga terkait persiapan G20 dan kebangkitan ekonomi terhadap peluang usaha dan lapangan kerja di Bali. Maka tadi kami sepakati langkah-langkah untuk pembukaan Bali," terangnya. 

Pada kesempatan yang sama, Sandiaga juga menjelaskan akan ada join statement untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan karantina antara kemenparekraf dengan BNPB.